Pembangunan New Public Services (NPS) yang efektif dan berkelanjutan di Indonesia bergantung pada etika pemerintahan. Namun, di tengah situasi sosial-politik saat ini, di mana kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah telah tergerus oleh sejumlah kasus korupsi, ketidakadilan, dan ketidakjelasan tentang pelayanan publik, penerapan etika pemerintahan yang kuat menjadi semakin penting.
Dalam hal ini, etika pemerintahan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga untuk memperbaiki hubungan antara pemerintah dengan masyarakat sehingga dapat memastikan pelayanan publik yang lebih inklusif, responsive pada kepentingan umum. Untuk memahami pentingnya hal ini, kita dapat melihatnya dari sudut pandang teori kontrak sosial, yang menekankan bahwa ada perjanjian implisit yang terjadi antara rakyat dan pemerintah.
Menurut teori kontrak sosial, persetujuan rakyat untuk menyerahkan beberapa hak dan kebebasannya untuk mendapatkan perlindungan, keadilan, dan pelayanan publik yang memadai merupakan dasar legitimasi kekuasaan pemerintah. Prinsip-prinsip etika pemerintahan yang kuat sangat penting dalam konteks NPS, yang menekankan pelayanan publik yang proaktif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Sebagai pelayan publik, para aparatur negara harus bertindak dengan integritas, profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas yang tinggi. Mereka harus memastikan bahwa pelayanan publik diberikan secara merata dan adil kepada seluruh lapisan masyarakat dengan mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan.
Meskipun demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa etika pemerintahan di Indonesia masih jauh dari ideal. Dalam pelayanan publik, praktik korupsi, pungli, nepotisme, dan diskriminasi terus terjadi secara sistemik, yang menunjukkan ketidakpedulian terhadap prinsip-prinsip kontrak sosial. Hal ini menyebabkan publik kehilangan kepercayaan pada pemerintah dan menjadi lebih apatis dan tidak percaya pada sistem pemerintah. Oleh karena itu, upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik akan menghadapi kendala yang signifikan.
Selain itu, ketidakpercayaan publik menghambat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan karena masyarakat ragu akan komitmen pemerintah untuk memenuhi janji dan menjalankan amanah. Situasi yang seperti ini menuntut pemerintah untuk menerapkan etika pemerintahan yang kuat seperti dengan menjunjung tinggi prinsip etika dan membangun kembali kepercayaan masyarakat dalam setiap pelayanan public.
NPS menawarkan harapan baru dalam konteks ini karena gagasan ini menekankan fungsi pemerintah sebagai fasilitator, pengatur, dan mitra dalam penyediaan layanan publik yang berfokus pada kebutuhan masyarakat. Namun, NPS hanya dapat berhasil jika etika pemerintahan diubah secara menyeluruh dan berkelanjutan. Perubahan ini tidak hanya membutuhkan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran etika, tetapi juga perubahan budaya organisasi pemerintahan menuju pelayanan publik yang jujur, transparan, dan akuntabel.
Dalam membangun etika pemerintahan yang kuat tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada pemahaman dan kesadaran individu yang menjalankan kebijakan tersebut. Program pelatihan yang berfokus pada etika dan integritas dapat membantu aparatur negara memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan baik. Pendidikan etika ini dapat membantu membangun budaya di tempat kerja yang mendukung prinsip kejujuran dan tanggung jawab, yang pada gilirannya menghasilkan lingkungan kerja yang lebih positif dan produktif.
Oleh karena itu, pemerintah harus terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, dan mempertahankan budaya organisasi yang berfokus pada pelayanan publik yang adil dan berkeadilan. Ini termasuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas aparatur negara dalam hal etika dan pelayanan publik, melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, dan menciptakan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang mudah diakses dan efektif untuk masyarakat umum. Maka dari itu, etika pemerintahan yang kuat yang didasarkan pada teori kontrak sosial adalah dasar penting untuk pembentukan NPS yang efektif yang berfokus pada kesejahteraan rakyat. Etika ini juga meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan.
Pemerintah Indonesia memiliki tujuan yang sangat penting untuk mendukung layanan publik baru (NPS), menekankan bahwa etika yang kuat diperlukan untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penerapan prinsip-prinsip etika seperti integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas menjadi semakin penting dalam konteks sosial-politik saat ini, di mana kepercayaan masyarakat telah tergerus oleh praktik korupsi, ketidakadilan, dan ketidakjelasan dalam pelayanan publik.
Dengan menerapkan etika pemerintahan yang kuat, pemerintah dapat menunjukkan komitmennya untuk melayani masyarakat secara adil dan transparan, membuat orang merasa aman dan yakin bahwa hak-hak mereka akan dilindungi. Pelayanan publik dapat diberikan secara merata dan adil, memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif jika aparatur negara bertindak sesuai dengan etika. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang mereka terima, tetapi juga akan memperkuat legitimasi pemerintah di mata masyarakat. Pada akhirnya, peningkatan kualitas pelayanan publik akan menghasilkan pertumbuhan sosial dan ekonomi yang lebih baik.
Pemerintah juga dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung etika dan integritas dengan mengedepankan pelayanan publik yang jujur, transparan, dan akuntabel. Hal ini akan meningkatkan kinerja aparatur negara dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap praktik korupsi dan pelanggaran etika juga harus diabaikan.
Dengan pengawasan yang ketat dan mekanisme pengaduan yang baik, orang lebih percaya bahwa pemerintah bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dan keputusan yang diambil. pentingnya prinsip pemerintahan dalam pembuatan New Public Services yang efektif dan berkelanjutan. Dengan tujuan-tujuan ini, diharapkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat akan berubah dengan baik. Ini akan mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan. (*)
