Sejumlah pejabat publik gagal menyampaikan programnya ke masyarakat. Kegagalan itu salah satunya dipicu oleh kegagalan dalam berkomunikasi. Sebagus apapun programnya, ketika cara mengomunikasikannya keliru maka program tersebut bisa gagal. Kesalahan atau kekeliruan (falasi) dalam proses menyampaikan pesan komunikasi dapat menyebabkan pesan disalahartikan, tak efektif, atau bahkan muncul dampak negatif.
Falasi (kesalahan) dalam berkomunikasi bisa terjadi karena penyampai pesan (komunikator) tak memahami prinsip-prinsip komunikasi yang baik seperti kejelasan, konsistensi, relevansi, dan sejumlah prinsip lain. Sering terjadi pejabat publik yang berkomunikasi menggunakan dominasi kekuasaannya. Jadilah komunikasi bermasalah karena pada prinsipnya komunikasi yang baik butuh kesetaraan posisi bukan ada yang lebih mendominasi.
Falasi komunikasi bisa terjadi karena falasi logis (logical fallacy) atau kesalahan penalaran yang membuat argumen tidak valid. Bisa juga karena falasi bahasa (linguistic fallacy) yakni kesalahan penggunaan bahasa yang menyebabkan salah arti. Ada juga karena falasi emosional (emotional fallacy), dengan memanipulasi emosi khalayak untuk mempengaruhi persepsi mereka. Mungkin juga falasi konteks (contextual fallacy) atau mengabaikan konteks atau situasi yang relevan, sehingga pesan jadi tidak tepat.
Blunder Komunikasi
Beberapa pekan terakhir kita disuguhi praktik komunikasi yang buruk dari sejumlah pejabat publik dalam menyampaikan kebijakan atau program kerjanya. Sebut saja misalnya dalam kasus penataan distribusi gas melon. Program penataan distribusi subsidi gas agar tidak salah sasaran sesungguhnya program yang bagus. Namun gara-gara salah dalam mengomunikasikannya jadilah program ini blunder dan memicu kelangkaan serta panjangnya antrean pembeli gas melon.
Dalam kasus gas melon, tak bisa komunikasi dianggap remeh. Tak bisa program hanya menonjolkan tujuannya yang baik. Buktinya, tujuan yang baik itu jika keliru dalam mengomunikasikannya maka bisa berakhir dengan masalah. Dalam mengomunikasikan program ini, menteri yang menaungi bidang ini yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam berkomunikasi lebih menonjolkan relasi kuasa dan menempatkan rakyat hanya sebagai objek.
Padahal, dalam komunikasi publik yang baik, mestinya tak ada yang lebih mendominasi. Sejatinya rakyat juga subjek komunikasi, tak bisa ditempatkan hanya sebagai objek. Dalam berkomunikasi, mestinya antara pemerintah dan rakyat berposisi setara. Komunikasi jadi masalah kalau ada yang merasa paling benar, lebih mendominasi, dan menggunakan kekuasaanya untuk menekan pihak lain.
Program penataan gas melon jadi polemik akhirnya pemerintah menarik program ini. Kebijakan yang sudah dikeluarkan di tarik kembali dan jadi blunder. Hal ini seperti tak direncanakan dengan matang. Dalam berkomunikasi perlu diperhatikan dengan baik semua unsurnya yakni, komunikator, pesan, media, komunikan, dan feedback. Mengabaikan semua unsur komunikasi tersebut hanya akan menjadikan komunikasi tak komunikatif bahkan gagal.
Contoh lain tentang buruknya komunikasi pejabat publik misalnya pada program efisiensi penggunaan anggaran. Tak sedikit yang salah menafsirkan atas program ini. Pesan utamanya multi tafsir sehingga masing-masing penerima informasi bisa menerjemahkan sendiri-sendiri menurut kemampuan dan kepentingannya. Ramainya polemik terkait kebijakan ini menandakan program ini belum mencapai kesepakatan. Dan terjadinya kesepakatan merupakan bukti keberhasilan komunikasi.
Program makan bergizi gratis juga mengalami persoalan dari sisi komunikasi. Terjadi simpang siur saat pelaksanaan di lapangan. Petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) tak jelas, bahkan banyak yang tak mengetahuinya. Masing-masing daerah mencoba menerjemahkan sendiri pelaksanaan program tersebut sesuai pemahamannya masing-masing. Jadilah program ini berlangsung sarat masalah yang dipicu oleh komunikasi yang buruk.
Komunikasi Adalah Kunci
Komunikasi itu memegang peranan kunci. Ada prinsip dasar yang dikenal sebagai logos, ethos, dan pathos. Logos adalah logika argumen. Ethos mengacu pada kredibilitas pembicara. Sementara pathos adalah kemampuan menyentuh emosi audiens. Ketika seorang pejabat publik berkomunikasi, ia harus memastikan bahwa ketiga elemen tersebut berjalan selaras. Ketika seseorang yang memiliki pengaruh publik gagal menjaga keseimbangan di antara ketiga elemen tersebut maka komunikasi yang disampaikan berisiko jadi bias, tak efektif, atau bahkan merugikan.
Komunikasi itu dilakukan untuk membangun konsensus bersama. Kata kuncinya adalah bersama antara penyampai pesan dan penerima pesan. Antara pemerintah dan rakyat. Keduanya harus setara. Kalau tidak maka komunikasi berlangsung tak berimbang dan ujung-ujungnya bisa jadi salah paham, miskomunikasi, atau bahkan muncul konflik karena gagal paham atas pesan komunikasi yang sedang disampaikan.
Dalam komunikasi mungkin terjadi kegagalan karena terjadi gangguan (noise). Komunikasi yang berhasil membutuhkan keselarasan antara intensi pembicara dan persepsi khalayak. Ketika ada perbedaan makna yang ditangkap antara keduanya, komunikasi akan gagal. Dalam beberapa kasus, intensi pembicara mungkin dianggap sebagai lelucon, namun audiens menangkapnya sebagai penghinaan terhadap kelompok tertentu. Jangan main-main dengan komunikasi. Ingat, komunikasi adalah kunci. Sebagus apapun program pemerintah kalau pejabat publiknya gagal mengomunikasikan program tersebut maka bisa dipastikan program yang sejatinya bagus akan jadi buruk. Kasus penataan distribusi gas melon contohnya. Program mulia jadi berujung masalah karena cara mengomunikasikannya yang salah. Maka, jangan pernah remehkan komunikasi. (*)
