Thursday, March 6, 2025

FKP Rancangan Awal RPJMD Kota Batu Tahun 2025-2030, Pembangunan Lingkungan Jadi Perhatian

Berita Lainnya

Berita Terbaru

MALANG POSCO MEDIA, KOTA BATU- Pemkot Batu menggelar Forum Konsul­tasi Publik (FKP) Rancangan Awal RPJMD Kota Batu Tahun 2025-2030 dan RKPD Kota Batu Tahun 2026 di hotel Zam-Zam Rabu (5/3) kemarin. Garis besar kegiatan tersebut membahas tentang isu strategis, tujuan dan sasaran, refleksi dan fokus pembangunan serta implementasi dari program-program mBatu SAE.

Wali Kota Batu, Nurochman menga­takan bahwa Rancangan Awal RPJMD Kota Batu Tahun 2025-2030 dan RKPD Kota Batu Tahun 2026 ditargetkan selesai Agustus mendatang dari berbagai rangkaian yang harus dilalui.

-Advertisement- Pengumuman

“Secara garis besar untuk konsep pembangunan dalam RPJMD Kota Batu Tahun 2025-2030 meliputi pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan dan Pembangunan kesejahteraan sosial. Dengan pembangunan tersebut mengacu pada tata kelola dan APBD,” ujar Cak Nur kepada Malang Posco Media.

Untuk pembangunan kesejahteraan sosial ditargetkan akses pendidikan dan kesehatan masyarakat meningkat disertai peningkatan capaian hasil pembelajaran. Serta kemiskinan dan pengangguran menurun. “Sedangkan untuk pemba­ngunan ekonomi ditargetkan pertum­buhan ekonomi dan PDRB per Kapita lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur dan Nasional. Untuk tantangan sendiri diakui bahwa pertumbuhan ekonomi melambat dan belum menyerap tenaga kerja secara optimal,” paparnya.

Selain itu pendapatan per kapita masih berada pada level lower-middle income. Masyarakat belum mengoptimalkan teknologi digital untuk meningkatkan pendapatan dan tingkat inovasi masyarakat lebih rendah dibandingkan Jawa Timur.

“Begitu juga untuk pembangunan lingkungan kami mencatatkan risiko bencana menurun seiring meningkatnya kapasitas daerah. Sebaliknya juga terjadi peningkatan timbunan sampah yang belum sepenuhnya teratasi dengan optimal, penurunan indeks kualitas udara dan tutupan lahan sampai penurunan daya dukung air dan pangan,” ungkapnya.

“Untuk tantangan tata kelola dan APBD kami menilai tingkat implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik semakin baik. Tapi masih terjadi stagnansi capaian indeks pelayanan publik dan penurunan indeks integritas. Juga ketergantungan APBD terhadap pendapatan transfer masih tinggi sehingga ruang fiskal terbatas,” imbuhnya. (eri/lim)

-Advertisement-

Berita Lainnya

Berita Terbaru

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img