Potret Kinerja Komisi C DPRD Kota Malang Tahun 2023
MALANG POSCO MEDIA, MALANG- Masalah banjir menjadi perhatian serius Komisi C DPRD Kota Malang. Dalam setahun terakhir, beberapa upaya untuk mendorong Pemkot Malang menangani titik banjir terparah terus dilakukan. Salah satunya dengan pengerjaan besar drainase di beberapa titik rawan banjir hingga pembangunan bozem.
Ketua Komisi C DPRD Kota Malang M Fathol Arifin menjelaskan 3 titik langganan banjir Kota Malang sudah dicarikan solusinya. Kini eksekusinya sedang dikerjakan, yakni penanganan kawasan banjir di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, kawasan Jalan Surabaya-Bondowoso-Galunggung-Pisangcandi dan ketiga titik banjir kawasan Sawojajar.
“Kami di Komisi C terus mendorong penanganan di 3 titik itu. Dan sudah ada penanganannya. Di kawasan Soehat kini sudah dibanguan Bozem atau embung di Kelurahan Blimbing. Lalu di Sawojajar pengerjaan sudetan (pembuatan drainase) ke Kali Amprong sudah dilaksanakan juga,” tegas Fathol.
Kedua proyek ini ditarget selesai sebelum akhir tahun ini. Dan diharapkan dapat mengatasi masalah banjir di dua kawasan tersebut. Meski begitu, untuk penanganan banjir di kawasan Galunggung-Bondowoso masih terkendala. Hal ini dikarenakan Pemkot Malang kalah dalam proses di BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia). Saat ini informasi terbaru Pemkot Malang masih melakukan upaya hukum kasasi ke MA (Mahkamah Agung) terkait kasus hukum drainase jacking di Jalan Tidar yang digugat PT Citra Garden Asritama (CGA) sejak 2013 lalu.
“Kami masih terus minta update penuntasan kasusnya. Dan saat ini juga kami mendorong terus Pemkot Malang melanjutkan proyek drainase di sepanjang Soehat. Yang sebelumnya akan dikerjakan di tengah, tapi diganti dibuat di sepanjang kanan-kiri jalan. DED sudah ada. Anggarannya tidak sebesar rencana awal,” tegas poltisi PKB ini.
Menurut Fathol, arah pembangunan infrastruktur Kota Malang kedepan pun harus tetap memperhatikan masalah banjir. Di 2024, DPRD Kota Malang juga mengusulkan agar alokasi anggran difokuskan pada penanganan banjir. Nilainya kurang lebih Rp 59 miliar (untuk penanganan drainase dalam Ranperda APBD 2024), melakukan perawatan hingga peningkatan kapasitas jejaring drainase. Fathol meyakini hal ini bisa secara komperehensif dan bertahap menangani masalah banjir di Kota Malang. (ica/aim)
