Peringatan 80 tahun kemerdekaan RI memberikan ruang yang sangat beragam dalam menafsirkan ulang makna merdeka. Dalam konteks dunia pangan hari ini, kemerdekaan bukan lagi sekadar simbol, melainkan hak dan kemampuan memilih makanan yang sehat, adil, dan berkelanjutan—serta ikhtiar menata ulang lanskap pangan (foodscape) Indonesia agar kemerdekaan terasa nyata dalam hidup keseharian.
Foodscape merupakan gambaran tentang relasi manusia dengan makanan dalam bingkai ruang dan realitas keseharian. Sebuah ruang yang ternyata tak lagi netral, karena sejatinya pilihan kita kerap dibentuk oleh kepentingan eksternal. Maka patut direnungkan: sudahkah kita benar-benar merdeka dalam memilih pangan?
Kesadaran Palsu
Tanpa kita sadari, saat ini, kita hidup dalam lanskap pangan yang kian dikuasai sistem agro-industri global, di mana segelintir korporasi raksasa telah menentukan apa yang ditanam, disajikan, bahkan bagaimana kita memaknai makanan. Nyatanya, sebagian besar makanan tidaklah cukup bergizi (nutritious) dan menyehatkan, meski akses pangan tampak sangat mudah melalui puluhan ribu minimarket, di baliknya tersembunyi dinamika kekuasaan, eksploitasi, serta orientasi gizi yang sering kali terabaikan—sebuah realitas yang dibentuk oleh kekuatan pasar, supremasi iklan, dan arah kebijakan pemerintah.
Inilah yang oleh pengamat dan ekonom Geoffrey E. Schneider dari Bucknell University, Pennsylvania, disebut dalam pertemuan tahunan Association for Evolutionary Economics/ AFEE (2021) sebagai bentuk “sabotase industri”: kondisi ketika raksasa industri makanan, demi terus meraup keuntungan, mendikte pilihan konsumsi masyarakat melalui berbagai cara. Mulai dari formulasi produk, kampanye pemasaran, hingga rekayasa emosi serta persepsi gizi dan kesehatan yang membingungkan.
Mereka menciptakan lanskap pangan yang tampak dipenuhi pilihan sehat, padahal alternatif-alternatif itu sejatinya telah dipersempit dan diarahkan untuk membentuk semacam kesadaran palsu (false consciousness) secara sistematis.
Ini adalah hasil dari konstruksi sosial yang membuat individu merasa seolah membutuhkan produk makanan tertentu, bukan karena tuntutan fisiologis, melainkan karena dorongan eksternal. Seperti promosi yang agresif, narasi industri, budaya konsumsi populer, maupun tekanan sosial.
Menafsir Ulang Arti Merdeka
Sebagian besar konsumen Indonesia saat ini sejatinya belum benar-benar merdeka, sebab pilihan pangan sehat sering kali terbatas atau tak terjangkau. Makanan sehat menjadi kemewahan, sementara pangan ultra-olahan dan pangan instan minim gizi justru mulai banyak hadir sebagai konsumsi harian.
Padahal, kemerdekaan konsumen semestinya berarti bebas mengetahui asal-usul pangan, dampaknya bagi tubuh dan lingkungan, serta terbebas dari manipulasi informasi maupun tekanan pasar.
Menurut Spijker et al. (2020) semakin banyak individu yang menempuh jalur alternatif menuju kemandirian pangan. Mereka menjauh dari sistem pangan konvensional dan mengelola foodscape secara mandiri melalui pendekatan perilaku, inovasi sosial, serta praktik-praktik sosial.
Fitrah manusia yang merdeka sejatinya menyukai makanan yang segar dan alami, tidak berlebihan dalam rasa—tidak terlalu manis, asin, atau gurih—serta bebas dari daya pikat semu makanan rendah gizi yang sekadar memanjakan lidah (hyperpalatable food). Makan dipandang sebagai kebutuhan dasar, bukan sebagai pelampiasan emosi atau pengejaran kenikmatan semata. Namun, lanskap kehidupan dan industri pangan modern telah menggeser makna itu, menjadikan ritual makan sebagai bentuk pelarian emosional, hiburan, bahkan simbol status sosial.
Community Driven
Untuk merebut kembali foodscape dan memulihkan kemandirian pangan, regulasi pemerintah (policy-driven) saja tidak cukup, faktanya kebijakan cukai minuman berpemanis bahkan kembali ditunda sejak 2016. Dibutuhkan gerakan dari bawah (community-driven) yang diinisiasi oleh akademisi, praktisi gizi dan kesehatan, konsumen kritis, dan segenap warga negara yang sadar bahwa setiap keputusan terkait makan dan makanan adalah tindakan sosial sekaligus politis.
Marion Nestle, profesor gizi masyarakat dari New York University, merumuskan perlawanan terhadap dominasi industri pangan dalam satu kalimat padat: “vote with your fork.” Setiap kali kita memilih makanan—apa yang dibeli, dari siapa, dan bagaimana disajikan—kita sebenarnya sedang menentukan sistem pangan seperti apa yang ingin kita dukung. Ini bukan sekadar ajakan untuk makan sehat, melainkan bentuk nyata dari tindakan politik sehari-hari.
Setidaknya terdapat lima langkah konkret dalam mengembalikan pilihan pangan yang merdeka. Yaitu pertama, mendukung dan membeli hasil produksi pangan lokal. Kedua, memperbanyak memasak sendiri di rumah dan kurangi makanan ultra-proses—sebuah wujud nyata vote with your fork yang menegaskan kendali atas tubuh sekaligus penolakan pada ketergantungan pangan industri. Ketiga, diikuti meningkatkan literasi pangan. Keempat, menumbuhkan gerakan komunitas, dan kelima, mendorong kebijakan pangan pro-rakyat.
Merdeka bukan sekadar bebas dari penjajahan politik, tetapi juga bebas memilih pangan sehat dan berdaulat. Sebab selama tubuh dikendalikan industri dan selera dibentuk pasar, kemerdekaan hanyalah simbol kosong belaka.
“Garpu dan sendokmu adalah jalan sekaligus simbol kemerdekaanmu atas pilihan panganmu sendiri.” Salam Sehat dan Merdeka! (*)
