Serap Aspirasi Anggota DPRD Kota Malang Reses I Masa Sidang II 2022
MALANG POSCO MEDIA – Ketua Komisi D DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita SS menggelar dialog dalam masa reses di dapilnya Kedungkandang, 1-6 Desember 2022. Selain jaring aspirasi masyarakat, reses politisi PDI Perjuangan ini jadi ajang sosialisasi dan edukasi.
Di bidang pendidikan contohnya. Ia menjelaskan beasiswa di SMP swasta, SMA negeri maupun swasta dan kuliah. “Banyak teman-teman kita yang selama pandemi secara finansial mengalami fluktuasi. Ini membutuhkan kehadiran Pemkot Malang dalam bentuk bantuan beasiswa,” bebernya.
Amithya menjelaskan bahwa sudah ada program tersebut. Namun karena kekuatan anggaran, beasiswa SMA dan perguruan tinggi terbatas.
“Kami terus memperjuangkan. Sehingga ke depan masyarakat yang membutuhkan bisa terlayani dengan baik,” kata Amithya.
Pembiayaan kesehatan juga diulasnya. Menurut politisi milenial ini,
masih ada warga yang belum mengetahui tentang e-JKN Cekat. Program ini bisa mengajukan kepesertaan bantuan iuran daerah BPJS yang dibayarkan pemerintah. Karena program Universal Health Coverage (UHC) melalui kelurahan. “Prosesnya ini cepat karena sudah online sistemnya,” tegasnya.
Namun di beberapa kelurahan terapkan sistem berbeda. Ada yang menggunakan pengantar RT maupun RW. Di sisi lain, terdapat kelurahan yang tak menggunakan pengantar RT maupun RW.
“Kami coba selaraskan kriteria dan prosedurnya. Dibuat prosedur yang seragam, tidak berdasarkan kebijakan masing-masing kelurahan,” urai Amithya.
Saat berdialog dengan warga, terungkap berbagai fenomena lain terkait BPJS Kesehatan. Misalnya terdapat satu keluarga yang tidak lengkap pembiayaan layanan kesehatan. Contohnya hanya orang tua saja, sedangkan anaknya tak termasuk Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Begitu juga kendala prosedur kesehatan di fasilitas kesehatan (faskes) yang belum banyak dipahami. Akibatnya warga terpaksa tak menggunakan BPJS Kesehatan.
Saat berdialog dengan warga, dibeberkan juga bahwa sekarang tak digunakan lagi kartu fisik BPJS. Pelayanan BPJS cukup dengan menyebutkan NIK. Ini sesuai amanat BPJS pusat
Sedangkan di bidang infrastruktur, Amithya mengingatkan pentingnya analisa sebelum memperbaiki jalan rusak. Banyak jalan rusak karena tak tersedia sistem drainase yang memadai. Akibatnya saat hujan air meluber ke jalan.
“Ini mengakibatkan aspal jalan mudah rusak walau sering diperbaiki. Nah ini yang harus diperhatikan, apakah drainase sudah ada atau belum? Apakah sudah memadai atau belum,” pesannya.
Amithya juga menjawab pertanyaan soal BLT. Ia menjelaskan BLT program pemerintah pusat. Kini didistribusikan melalui PT Pos bekerjasama dengan kelurahan. Tujuannya mempercepat distribusi bantuan tersebut. Apalagi sekarang sudah akhir tahun.
Banyak perangkat RT dan RW yang hadir saat dialog bersama Amithya. Mereka membeber Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Tak sedikit perangkat RT dan RW kerap diprotes. Sebab setiap kali mengajukan data baru, tapi yang turun selalu data lama. Ini terkait dengan penghimpun data yang digunakan sebagai rujukan social safety net yang diberikan pemerintah kota, provinsi maupun pusat.
“Sebagai anggota DPRD yang bertugas di Komisi D, kami sudah berkoordinasi dengan pusdatin di pusat. Kami sudah mendapat jawaban, ada beberapa hal yang perlu dicek kembali. Nah kita tunggu dari pemerintah pusat,” urainya.
Khusus pariwisata, Amithya mengatakan Kecamatan Kedungkandang memiliki sejumlah potensi wisata. Mulai dari wisata religi, wisata sungai dan berbagai potensi yang dimiliki kelurahan.
Kelompok sadar wisata (pokdarwis) juga mulai beraktivitas mengelola daerahnya sendiri. Namun masih membutuhkan sentuhan Pemkot Malang. (van)
Ikuti Juga Berita Malang Hari Ini dan Info seputar Arema FC, Arema dan Aremania di Youtube dan Tiktok Kami
