MALANG POSCO MEDIA, MALANG- Usulan usulan masyarakat terkait pembangunan daerah yang tidak masuk dalam alokasi anggaran APBD Kota Malang tahun ini, siap diakomodir Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) Kota Malang. Setidaknya ada 897 usulan warga yang masuk dalam usulan musyawarah rencana pembangunan Kota Malang yang belum terakomodir.
Ini disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang Dwi Rahayu dalam Musrenbang TSP Tahun 2022 Senin (28/11) di Ijen suite Hotel and Conventions.
Ia menjelaskan Pemkot Malang mendorong kelompok masyarakat, pelaku pelaku usaha, kelompok perusahaan yang ada di Kota Malang untuk bisa memberikan kontribusinya melalui program sosial Corporate Social Responsbility (CSR).
“Memang Musrenbang ini kami buat untuk mengakomodir teman teman perusahaan juga yang ingin menyalurkan program CSR nya. Dan di kita di pemkot juga masih banyak usulan dari musrenbang yang belum terakomodir di APBD,” jelas Dwi siang tadi.
Untuk itulah dijelaskan Dwi, ada total 897 usulan masyarakat yang belum terakomodir pada APBD. Rinciannya sebanyak 78 usulan bidang sosial dan pengentasan kemiskinan, 135 usulan bidang sarana prasarana dan lingkungan hidup, 142 usulan untuk pemberdayaan UMKM, 27 usulan bidang kesehatan, dan 303 usulan di bidang pendidikan dan pengembangan SDM. Rincian bidang bidang inilah yang bisa diakomodir pada forum TSP ini.
Dwi menyampaikan Musrenbang TSP 2022 ini menghadirkan kurang lebih 120 orang terdiri dari akademisi dari perguruan tinggi, perusahaan, pelaku usaha, pihak swasta lain dan perangkat-perangkat daerah Kota Malang lainnya.
“Kita berharap perusahaan perusahaan, lembaga swasta, perguruan tinggi bisa berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan. Bisa kolaborasi untuk sama sama bangun Kota Malang,” tegas Dwi.
Turut hadir Wali Kota Malang Sutiaji menjelaskan Musrenbang TSP ini didorong untuk membantu pembangunan Kota Malang dalam lingkup kolaborasi dan sinergitas yang kerap disebut Hexahelix.
Banyak bidang pembangunan Kota Malang yanh belum bisa dicapai pemda dikarenakan keterbatasan anggaran dan SDM lainnya. Sementara permintaan investasi terus masuk di Kota Malang.
“Selama ini memang sudah ada. Salah satunya kerjasama kita dengan perguruan tinggi tentang kajian kajian akademis. Lalu Urban Farming bersama BI (Bank Indonesia), Sam Gepunbasa dengan PT Sampoerna, dan Gerakan Tanaman Telang bersama Bank Jatim. Ini yang terus ingin kita tingkatkan,” jelas Sutiaji.
Dengan sinergitas dan kolaborasi ini, segala kemudahan pelayanan investasi juga akan lebih mudah. Pemkot Malang pun, lanjut Sutiaji terus membenahi dan meningkatkan sistem pelayanan publik lebih mudah lagi untuk memperluas bentuk investasi yang bisa masuk.
“Karena Kota Malang bukan milik Pemkot Malang saja. Tapi kita semua yang ada disini. Ayo sama sama kerjasama untuk membangun Kota Malang lebih baik,” pungkasnya. (ica/jon)
Ikuti Juga Berita Malang Hari Ini dan Info seputar Arema FC, Arema dan Aremania di Youtube dan Tiktok Kami
