MALANG POSCO MEDIA- Pemda di Malang Raya harus bekerja ekstra keras. Pasalnya serapan anggaran tak bergerak cepat padahal tahun anggaran 2022 tinggal sebulan lebih. Saat ini realisasi anggaran belum tembus 70 persen.
Di Kota Malang misalnya. Serapan anggaran hingga 11 November 2022 berupa belanja baru berkisar 56.32 persen. “Pendapatan kita mencapai 80,20 persen. Sedangkan belanja masih 56,32 persen,” kata
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang Drs M Subkhan. Senin (14/11) kemarin.
Menanggapi ini Wali Kota Malang Drs H Sutiaji menjelaskan banyak program sedang ongoing atau berjalan. Maka dalam waktu dekat ini pun penyerapan anggaran atau realisasi program akan meningkat pesat.
Ia menjelaskan hal ini dikarenakan penggunaan anggaran atau realisasi program memang banyak direncanakan setelah perubahan anggaran. Dalam satu bulan terakhir, realisasi sedang dilaksanakan di seluruh perangkat daerah.
“Jadi ini semua masih on going, kita kan masih sampai Desember, ini berjalan terus. Yakin nanti sampai 90 persen,” tegas Sutiaji saat dimintai tanggapan.
Dijelaskannya program yang memakan serapan anggaran terbanyak masih didominasi pekerjaan infrastruktur atau fisik. Salah satunya perbaikan jalan dan pembangunan drainase. Tidak hanya itu ada pula pembangunan zona ketiga Koridor Kayutangan.
Sutiaji mengatakan ada pula kegiatan atau program yang kemungkinan besar masih tertunda. Yakni pembangunan zona parkir baru di Koridor Kayutangan. Sebelumnya dianggarkan Rp 26,7 miliar.
“Iya yang Kayutangan parkir itu masih tertunda dulu. Jadi belum terserap,” jelas Sutiaji.
Selebihnya semuanya masih berjalan dan ditargetkan selesai sebelum tahun anggaran berakhir. Ia menjanjikan sebesar 90 persen lebih capaian serapan akan terpenuhi dalam waktu sebulan ini.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman (PUPRPK) Kota Malang Ir Dandung Djulharjanto menjelaskan pengerjaan perbaikan jalan masih berlangsung. Per November ini saja senilai Rp 6,6 miliar pagu anggaran akan digelontorkan untuk pengerjaan jalan di 21 titik jalan.
Dandung menjelaskan pengerjaan setelah Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) pun banyak yang bertambah. Bulan ini saja usulan pengerjaan perbaikan jalan dari hasil pokok pikiran (pokir) reses DPRD Kota Malang sudah masuk.
“Ya jadi memang semua masih dijalankan. Termasuk drainase kita kerjakan lagi ada tambahan anggarannya juga. Nilainya sekitar Rp 50 miliar,” jelas Dandung.
Untuk diketahui, setelah PAK Alokasi Anggaran Belanja Daerah senilai Rp 2,4 triliun. Sementara alokasi pendapatan daerah sebesar Rp 2,3 triliun.
Sementara itu realisasi APBD Kabupaten tahun 2022 tercatat serapan belanja sebesar Rp 4,52 triliun telah terealisasi Rp 2,9 triliun atau 64,08 persen per 13 November 2022.
Semua organisasi perangkat daerah (OPD) didesak bekerja lebih keras lagi agar pencapaian belanja di triwulan akhir 2022 optimal. Terlebih saat ini telah memasuki triwulan IV. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang, Tomie Herawanto mengatakan realisasi semua program sedang dalam proses.
Artinya masih akan dikejar hingga satu bulan jelamg tahun anggaran berakhir. Akan dievaluasi realisasinya pada 20 Desember mendatang. “Kalau dibilang tersisa di 2022 belum selesai, masih ada satu bulan setengah. Masih berproses kalau secara pembatasan program kegiatan sampai 20 Desember, baru akan bisa mendiskusikan apa yang belum terealisasi,” ujar Tomie saat ditemui, Senin (14/11) kemarin.
Dikatakannya, program Pemkab Malang dengan pendapatan direalisasikan seiring sejalan. Menurutnya pemkab tetap mengacu pada desain perencanaan tahunan yang akan dievaluasi pada 20 Desember nanti.
“Prioritas yang dijalankan pada tahun ini selain fisik tentu pemenuhan pelayanan dasar. Yakni pendidikan dan kesehatan. Dari pendidikan berproses sudah mengcover. Bagitu pula dengan pelayanan kesehatan, penanganan dampak BBM dengan BLT sampai Rp 20 miliar,” rincinya.
Tomie melanjutkan, ada beberapa program pembangunan berjalan yang baru bisa terealisasi setelah PAK, ataupun yang terealisasi setelah tersendat dua tahun pandemi. Di antaranya infrastruktur dasar. Catatan Malang Posco Media, dalam penganggaran perbaikan jalan cukup banyak menjadi sorotan realisasinya. Sebab dirasakan langsung dampaknya bagi perekonomian masyarakat. Nilainya berkisar Rp 350 miliar untuk infrastruktur jalan dan jembatan. Proyek tersebut digawangi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga.
“Untuk infrastruktur dasar jalan dua tahun tidak melaksanakan karena pandemi Covid-19, saat ini masih berjalan. Termasuk kemarin dampak PMK. Beberapa skala prioritas dikerjakan hingga di pengujung 2022,” urainya.
Sedangkan serapan yang bersifat operasional menjadi cukup mendominasi karena terserap setiap bulannya. Salah satunya belanja pegawai atau gaji, hingga operasional kantor. Untuk belanja program, kata Tomie, seperti halnya sektor pertanian dan pengadaan barang dan jasa banyak penyesuaian waktu.
Untuk diketahui, data dari Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan merincikan, Pemkab Malang memiliki pagu anggaran belanja Rp 4,52 Triliun, dan terealisasi Rp 2,9 triliun. Jika dirincikan, belanja pegawai Rp 1,11 triliun dari Rp 1,82 triliun, barang dan jasa Rp 794 miliar dari Rp 1,27 triliun. Sementara belanja modal mencapai Rp 303 miliar dari Rp 576 miliar, dan belanja lainnya Rp 683 miliar dari Rp 858 miliar. Sedangkan pendapatan Rp 4,19 triliun terealisasi Rp 3,02 triliun.
Dalam hal percepatan realisasi jelang akhir tahun, kata Tomie, beberapa upaya sudah dilakukan. Seperti mempercepat tender pada pembangunan fisik, serta verifikasi. Monitoring juga bakal dilakukan pada program kegiatan berjalan.
“Walaupun belum diperdakan, setelah disepakati dengan dewan langsung kita perintahkan perangkat daerah proses pengadaan barang dan jasa. Tidak menunggu, langsung proses tender setelah itu baru menunggu APBD ditandatangani, langsung jalan. Upaya lain dalam belanja hibah verifikasi dilakukan percepatan sebelum APBD perubahan ditetapkan, terutama untuk calon penerima,” jelasnya.
Realisasi APBD Kota Batu tahun 2022 juga harus kejar-kejaran dengan waktu. Sesuai data per 3 November lalu, dari anggaran belanja sebesar Rp 1,1 triliun baru terealisasi Rp 611,7 miliar atau 51,22 persen.
Realisasi tersebut dinilai sangat rendah, mengingat saat ini telah memasuki triwulan IV. Rendahnya serapan anggaran membuat Pemkot Batu meminta agar semua SKPD meminimalisir potensi SiLPA pada Tahun 2022 dengan memaksimalkan belanja.
“Strategi untuk meminimalisir potensi SiLPA pada Tahun 2022 Pemkot Batu telah melakukan beberapa strategi percepatan penyerapan anggaran. Di antaranya mendorong SKPD melaksanakan kegiatan sesuai jadwal rencana pelaksanaan kegiatan sebagaimana tertuang dalam DPA-SKPD,” jelas Wawali Kota Batu Ir Punjul Santoso MM.
Punjul menjelaskan rendahnya realisasi belanja karena program-program prioritas masih berjalan. Sehingga belanja atau pembayaran ke pihak ketiga belum diselesaikan seluruhnya.
“Untuk beberapa program prioritas yang tengah berjalan seperti pembangunan jalan tembus Sisir-Pandanrejo Rp 3 miliar dan Sisir-Temas Rp 1,9 miliar, pembangunan tempat uji kir Rp 4,5 miliar dan pembangunan SMPN 7 sejumlah Rp 4,9 miliar,” jelasnya.
“Karena program tersebut masih berjalan secara tidak langsung untuk pembayaran ke rekanan harus menunggu program selesai. Sedangkan yang tidak terealisasi pembangunan cold storage dan gudang arsip,” sambungnya.
Bahkan pihaknya meminta dalam PAK ini SKPD bisa melaksanakan semua program prioritas. Sehingga anggaran bisa terserap maksimal. Meskipun anggaran di sisa waktu bisa maksimal tetap akan ada SiLPA karena dari lelang yang dilaksanakan dan dikerjakan akan selalu ada sisa dari penawaran oleh pihak ketiga.
Tidak hanya itu, Punjul juga meminta dalam APBD 2023 untuk meminimalisir SiLPA. Dalam menyusun anggaran belanja memperhatikan faktor efisiensi dan efektivitas terhadap pencapaian tujuan dan sasaran dengan indikator kinerja yang jelas, terukur serta dapat dipertanggungjawabkan.
Kemudian dalam rangka efisiensi dan efektivitas, belanja daerah akan dialokasikan untuk hal-hal yang benar-benar menjadi prioritas. Serta difokuskan pada implementasi program dan kegiatan yang mendesak dan memiliki kesiapan dari aspek perencanaan percepatan proses pengadaan barang dan jasa dengan mengoptimalkan pelaksanaan lelang pengadaan. (ica/tyo/eri/van)
