MALANG POSCO MEDIA, MALANG- Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Malang tengah melakukan pemadanan data warga yang tergolong miskin dan kemiskinan ekstrem. Tak lain untuk memastikan tepat sasaran setiap program bantuan dari pemerintah daerah maupun pusat. Naik turunnya data kemiskinan mempengaruhi bantuan yang disiapkan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinsos Kabupaten Malang, Pantjaningsih Sri Redjeki. Ia menjelaskan data terakhir untuk kemiskinan ekstrem di Kabupaten Malang menurut Badan Pusat Statistik (BPS) ada 252.880 penduduk. Jumlah itu diasesmen pada November 2022 hingga Februari 2023 lalu.
Pantja, sapaannya, menyebut jika pada bulan November 2022 lalu didapati data berselisih dari Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) bahwa warga yang dikatagorikan miskin sekitar 179 ribu KK. Setelah verifikasi dan evaluasi (verval), data itu berjumlah 362.993 per Februari 2023.
“Didalamnya mencakup warga yang telah mendapatkan bantuan dalam hal pelayanan kesehatan Penerima Bantuan Iuran Negara (PBIN) untuk kesehatan, mereka juga diperhitungkan apakah mendapatkan program bantuan lain atau tidak untuk warga miskin,” kata Pantja.
Dikatakannya, 362.993 itu ada kurang lebih 175.000 ribu KK dilakukan verifikasi kembali. Hasilnya sebanyak 190.673 jiwa sudah mendapatkan bantuan PBIN. Sehingga sisanya sebanyak 172.666 jiwa. Pihaknya masih berkoordinasi terus dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang untuk terus memvalidasi data.
Pihaknya menyampaikan upaya ini dilakukan agar penyaluran setiap program bantuan baik dari pemerintah daerah maupun pusat dapat lebih tepat sasaran. Selain itu agar sesuai dengan kebutuhan yang ada. “Itulah yang jadi dasar pemberian pelayanan warga miskin dan tidak mampu. Termasuk ketika PBID nonaktif itu, sekarang berproses,” jelasnya.
Ia memberi contoh, beberapa program yang berjalan saat ini salah satunya bantuan beras daei Bapanas, Bantuan Pangan Nin Tunai (BPNT), bantuan Program Keluarga Harapan, Permakanan, dan lainnya. Ditanya mengenai kategori kemiskinan ekstrem, ia menuturkan bahwa ada banyak faktor dan penilaian.
Diantaranya warga yang tergolong minim pendapatan dan memiliki kekhawatiran tidak bisa makan setahun. Beberapa diantaranya berpenghasilan lebih rendah dibanding pengeluaran. Ketersediaan sanitasi juga disampaikan jadi pertimbangan. Dia berharap pengefektifan pemberian program bantuan di Kabupaten Malang dapat menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. (tyo/mar)
