MALANG POSCO MEDIA-Kebijakan Menteri Kebudayaan Fadli Zon menulis ulang sejarah hanya bikin gaduh saja. Setelah diprotes berbagai kalangan, terbaru Golkar warning orang kepercayaan Presiden Prabowo Subianto itu.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengingatkan agar Kementerian Kebudayaan berhati-hati dalam penulisan ulang sejarah Indonesia agar tidak terjadi adagium “Sejarah ditulis oleh pemenang”.
“Karena itu kita mesti hati-hati dalam menulis sejarah jangan sampai adagium ‘Sejarah ditulis oleh pemenang’ itu terjadi,” kata Sarmuji.
Dia pun mengingatkan agar penulisan ulang sejarah tersebut disusun secara objektif berdasarkan fakta yang sebenarnya.
Hal tersebut, kata dia, agar generasi yang akan datang mengambil pelajaran dengan benar atas pengalaman baik maupun pahit dari perjalanan bangsa Indonesia.
“Pengalaman pahit supaya tidak terulang, pengalaman baik supaya bisa dinapaktilasi jejak sejarahnya. Oke?” katanya.
Untuk itu, dia meminta Kementerian Kebudayaan mengkaji terlebih dahulu urgensitas penulisan ulang sejarah Indonesia
“Apakah memang sejarah yang ada sekarang itu banyak yang perlu diluruskan atau seperti apa?” tuturnya.
Sebab lanjut dia, sejarah yang ditulis ulang tersebut nantinya akan menjadi bahan rujukan yang dibaca oleh generasi selanjutnya.
“Apa yang terjadi hari ini akan menjadi sejarah, dan sejarah itu yang akan dibaca oleh generasi masa depan, generasi masa depan akan memetik apa yang dituliskan oleh generasi saat ini,” kata dia.
Sebelumnya, pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam sebuah wawancara publik menyoroti secara spesifik perlunya ketelitian dan kerangka kehati-hatian akademik dalam penggunaan istilah “perkosaan massal”, yang dapat memiliki implikasi serius terhadap karakter kolektif bangsa dan membutuhkan verifikasi berbasis fakta yang kuat.
Menurutnya, pernyataan tersebut bukan dalam rangka menyangkal keberadaan kekerasan seksual, melainkan menekankan bahwa sejarah perlu bersandar pada fakta-fakta hukum dan bukti yang telah diuji secara akademik dan legal.
“Penting untuk senantiasa berpegang pada bukti yang teruji secara hukum dan akademik, sebagaimana lazim dalam praktik historiografi. Apalagi menyangkut angka dan istilah yang masih problematik,” kata Fadli Zon.
Sebelumnya Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendesak Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menarik pernyataannya yang menyangkal terjadinya kekerasan seksual dalam Tragedi Mei 1998, dan meminta maaf kepada penyintas dan masyarakat.
“Kami mendorong agar pernyataan tersebut dapat ditarik dan disampaikan permintaan maaf kepada penyintas dan masyarakat sebagai wujud tanggung jawab moral dan komitmen terhadap prinsip hak asasi manusia,” kata Anggota Komnas Perempuan Yuni Asriyanti di Jakarta, Minggu (15/6) lalu.
Begitu juga Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyebutkan pihaknya akan mengundang Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk membahas berbagai hal tentang penulisan ulang sejarah Indonesia, termasuk di antaranya terkait pernyataannya soal Tragedi Mei 1998.
“Tentu dalam penulisan sejarah nanti itu harus tetap dimasukkan. Mungkin nanti setelah masuk reses, kami akan mengundang (ke dalam) raker Menteri Kebudayaan, sekaligus membahas tentang itu (pernyataannya),” kata Lalu.
Lalu menilai penulisan sejarah termasuk di antaranya terkait insiden pemerkosaan massal yang terjadi pada peristiwa 1998 juga bermaksud untuk menjaga perasaan dari para korban, berupa pemberian ruang untuk menjaga kehormatan mereka. “Kan TGPF sudah punya bukti, Komnas Perempuan sudah punya bukti, ya silakan saja dikonfirmasi. Kalau memang betul, itu memang masal jumlahnya lebih dari satu ya. Untuk apa kita tutup-tutupi, itu kan sejarah,” lanjutnya. (ntr/van)
