Malang Posco Media, SIDOARJO – Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama bupati/ walikota se Jatim menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2022 Unaudited ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jatim, Senin (27/3).
“Terima kasih atas inisiasi Kepala Perwakilan BPK Jatim Bapak Karyadi telah membangun semangat kami. Dan Hari ini semua kepala daerah se Jawa Timur diundang BPK perwakilan Jawa Timur untuk penyerahan serentak LKPD unaudited,” ungkapnya.
Terkit penyerahan LKPD ini, Gubernur Khofifah mengingatkan kepada seluruh tim baik di Pemprov maupun kabupaten/ kota untuk menyiapkan laporan yang transparan, akuntabel, valid dan tepat waktu.
Karena itu dibutuhkan tim yang fokus dalam memberikan data yang diperlukan oleh BPK. Hal ini penting mengingat saat ini telah memasuki Bulan Ramadan dan akan segera bertemu hari libur dalam rangka cuti bersama Idul Fitri.
“Semua hal harus diperhitungkan, karena ada cuti bersama (Idul Fitri) nanti. Dan waktunya audit mulai besok sudah jalan sampai 60 hari. Jadi tanggal 25 Mei mendatang harus sudah diserahkan kepada kepala daerah. Maka sekarang tim pemprov, kabupaten maupun kota harus konsentrasi dan fokus,” katanya.
Tidak hanya soal target waktu, Khofifah juga menekankan kualitas pelaporan yang akuntabel, transparan dan valid. “Pelaporan tidak hanya soal tepat waktu, melainkan transparan dan akuntabel,” lanjut Khofifah.
Mantan Menteri Sosial RI berharap, penyerahan LKPD ini dapat selaras dengan arahan Presiden RI bahwa demokrasi di Tahun 2023 akan diukur melalui birokrasi berdampak dan kemudian di breakdown Menpan-RB berupa layanan publik berdampak.
“Ini akan berseiring dengan seluruh format pemeriksaan BPK yang tidak hanya melihat output tetapi outcome dari semua program yang dilakukan oleh Pemda, Pemprov, maupun Kab/Kota,” pungkasnya. (has)
