Malang Posco Media, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur beserta tiga puluh tujuh Pemerintah Kabupaten/ Kota menerima penghargaan dari Menteri Keuangan RI berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021.
Piagam penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jatim Taukhid kepada Gubernur Khofifah dan Bupati/ Walikota se Jatim di Hotel Bumi Surabaya, Senin (14/11).
Atas penghargaan ini, Gubernur Khofifah menyampaikan rasa syukurnya atas penghargaan yang diraih. Opini WTP yang diterima ini diharapkan bisa memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Jatim.
“Penghargaan WTP ini adalah instrumen untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan. Kita berharap outcome dari diperolehnya Opini WTP ini dapat meningkatkan percepatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Gubernur Khofifah juga menyerahkan Opini WTP kepada 37 kabupaten/kota dari total 38 Kabupaten/Kota di Jatim.
Gubernur Khofifah menyerahkan penghargaan Opini WTP kepada 5 Pemerintah Daerah yang telah mempertahankan opini WTP selama 10 tahun berturut-turut. Yakni Kota Blitar, Kota Malang, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Ponorogo dan Kota Surabaya.
Tak hanya itu, penghargaan juga diserahkan kepada 28 pemerintah daerah yang dapat mempertahankan opini WTP lima tahun berturut-turut. Serta 4 pemerintah daerah yang berhasil mendapatkan WTP dibawah lima tahun berturut.
“Kami berharap penghargaan yang diberikan ini memberikan motivasi untuk terus bekerja keras dalam mempertahankan opini WTP serta outcome yang terukur dan ptoduktif pada tahun-tahun berikutnya. Di samping itu juga memotivasi Daerah yang belum mendapatkan opini WTP untuk menjadi lebih baik di tahun berikutnya,” ungkapnya.
Di kesempatan yang sama, di hadapan bupati/walikota yang hadir, Gubernur Khofifah memberikan tiga pesan khusus untuk mengajak, mempercepat pembangunan di daerah.
Pertama, Gubernur Khofifah mendorong kepala daerah mempercepat pelaksanaan Vaksinasi Booster bagi masyarakat di wilayahnya dari adanya ancaman varian baru covid-19 yaitu omicron varian XBB.
“Percepatan Booster dilakukan untuk menjawab prediksi Menteri Kesehatan terkait kekhawatiran adanya lonjakan kasus varian Covid baru di bulan Desember dan Januari 2023,” terangnya.
Pesan kedua, Khofifah meminta kepada bupati Walikota mempercepat vaksinasi PMK untuk ternak sapi potong maupun sapi perah. Vaksinasi ini sangat penting karena PMK bisa menurunkan produktivitas sapi khususnya sapi perah hingga 20 persen.
Ketiga, Khofifah minta bupati/walikota mensukseskan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dilakukan BPS. “Saya mohon kepada daerah yang cakupan Regsosek-nya masih kurang signifikan, tolong ditingkatkan dan didorong agar bisa mencapai 100 persen,” harapnya. (has)
