MALANG POSCO MEDIA– Rekrutmen guru Sekolah Rakyat (SR) di daerah belum diketahui secara pasti. Sebab akan ditangani langsung oleh pemerintah pusat.Pun kebutuhan bangunan fisik akan ditangani Kementerian PU.
“Terkait perekrutan guru SR akan dilakukan oleh pemerintah pusat. Termasuk di Kota Batu dan Malang Raya,” kata Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Aries Agung Paewai.
Contohnya di Kota Batu, telah ditinjau oleh Gubernur Jatim akan mengusulkan Panti Sosial Petirahan Anak (PSPA) Bhima Sakti Kota Batu sebagai salah satu Sekolah Rakyat (SR) unggulan di Jawa Timur. Di PSPA Kota Batu nantinya akan menerima 150 siswa jenjang SMP.
“Tidak hanya perekrutan guru, untuk kekurangan bangunan fisik akan dikerjakan oleh Kementerian PU. Sedangkan Dinas Pendidikan Jatim menyiapkan kurikulum,” jelas mantan Pj Wali Kota Batu ini.
Begitu juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang belum bisa memastikan berapa kebutuhan guru yang akan mengajar di SR. Menurut Kepala Disdikbud Kota Malang Suwarjana, hal ini tentu sangat berkaitan dengan rekrutmen yang dilakukan oleh pusat, serta jumlah siswanya.
Sampai saat ini, Suwarjana menyebut setidaknya sudah ada tiga rombongan belajar (rombel) yang diproyeksikan untuk jenjang SD dan SMP terlebih dahulu. Atau sekitar 150-an siswa yang telah diverifikasi. Sementara untuk target siswa SR, maksimal bisa menyasar sampai 1.000 siswa.
“Seleksinya (siswa) by data di Dinsos, itu yang nanti kami gunakan dasar. Sekarang sedang mendata kembali, verifikasi, karena kami benar-benar mencari yang sesuai. Nah untuk gurunya itu dari pusat semua, nanti ada rekrutmen. Jumlah gurunya ya dari pusat,” terang Suwarjana.
Suwarjana menyebut, rekrutmen guru SR oleh pemerintah pusat dilakukan dalam waktu dekat ini. Sementara untuk guru pengajar dari daerah, Suwarjana menyampaikan pihaknya perlu menunggu petunjuk lebih lanjut dari pusat.
“Kami masih menunggu kepastian dari pusat. Sekarang ini kan teman-teman masih mengikuti desk kesiapan Sekolah Rakyat di Jakarta, nanti kami informasikan kembali perkembangannya,” tambah dia.
Begitu juga di Kabupaten Malang. “Tenaga pengajar disediakan oleh pusat, dengan skema rekrutmen. Namun demikian tidak menutup kemungkinan penyediaannya melibatkan pemerintah daerah, untuk tenaga pengajar,’’ kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Ir Tomie Herawanto.
Tomie mengatakan jika SR diselenggarakan mulai tahun ajaran baru 2025/2026 maka skema untuk pengajarnya melibatkan guru atau tenaga pengajar atau guru di daerah. Selain guru-guru yang ada di daerah juga melibatkan perguruan tinggi.
“Dari beberapa kali kami rapat demikian yang disampaikan. Nanti bisa melibatkan perguruan tinggi, untuk mengajar di Sekolah Rakyat,’’ ungkapnya.
Disinggung tenaga guru di Kabupaten Malang yang masih kekurangan? Tomie tidak memungkiri. Namun demikian, saat menjadi perintah pusat, pihaknya pun akan mengikuti. Menurut dia saat melibatkan guru di daerah maka akan ada skema atau pola pengajaran.
Tapi sebelumnya, Tomie juga mengatakan, sebelum SR diselenggarakan akan lebih dulu diterbitkan juknis dan juklak, sebagai pedoman. “Juknis dan juklak ini belum ada,’’ urainya.
Yang pasti Tomie mengatakan bahwa Kabupaten Malang sudah menyiapkan lahan untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Yakni di Desa Jeru Kecamatan Tumpang dan di Desa Srigonco Kecamatan Bantur. Dua lahan itu telah ditinjau baik oleh Kementerian Sosial maupun Kementerian PU, untuk dilakukan penilaian. Dia pun mengaku belum tahu lahan mana yang diterima.
“Apakah dua lahan tersebut, atau salah satunya, kami belum tahu. Sesuai informasi yang kami terima pembangunan gedung untuk SR akan dilakukan tahun ini. Anggaran pembangunan semuanya dari pusat,’’ jelasnya.
Dia juga mengatakan bahwa SR memiliki konsep terpadu. Mulai SD sampai dengan SMA. Yang masuk sekolah ini adalah warga tidak mampu berprestasi.
“Konsepnya adalah sekolah unggulan. Siswa yang sekolah di sini mereka dari keluarga tidak mampu dan berprestasi. Di sekolah itu lengkap dengan pondokan untuk para siswa,’’pungkasnya.(eri/ian/ira/van)
-Advertisement-.
