Serap Aspirasi Anggota DPRD Kota Malang Tahun 2025
MALANG POSCO MEDIA – Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Malang Drs H Imron, M.Ag menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik oleh aparatur pemerintah. Baik dari jajaran eksekutif maupun jajaran samping, serta pengawasan ketat terhadap realisasi anggaran perubahan 2025.
Hal itu disampaikan Imron saat dialog serap aspirasi mengisi masa reses di Dapilnya Kedungkandang.
Imron menggelar dua kali dialog. Yakni bersama warga RW 11 Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang, Senin (4/8) dan Rabu (6/8) petang. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan warga dari berbagai kalangan.
“Pelayanan publik harus profesional dan berintegritas. Sesuai amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan PP No. 5 Tahun 2011, aparatur wajib memberikan pelayanan yang tepat sasaran, cepat, dan transparan. Mereka adalah pelaksana kebijakan sekaligus pemersatu bangsa,” tegasnya.
Ketua Fraksi Demokrat-PAN ini menyampaikan komitmennya dalam mengawal pengelolaan APBD Kota Malang, terutama pada Perubahan APBD 2025 yang nilai pendapatan mencapai Rp 2,4 triliun.
“Dari jumlah itu, setelah disusun penghitungan terhadap anggaran belanja negara diketahui mencapai Rp 2,6 triliun, dan ini harus benar-benar tepat sasaran dan tepat guna. Komisi B siap mengawasi agar perencanaan hingga realisasinya berpihak pada kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyinggung adanya SILPA tahun sebelumnya yang cukup besar. Nantinya, ini yang akan menjadi anggaran untuk memenuhi defisit, yang memang harus digunakan untuk anggaran tahun berjalan.
“Masyarakat berharap tidak ada lagi program yang hanya seremonial. Prioritas tetap pada pelayanan dasar, termasuk air bersih, kesehatan, dan pendidikan,” lanjutnya.
Dalam sesi dialog, warga juga menyampaikan aspirasi seputar pelayanan publik, kemudahan akses air bersih serta usulan peningkatan infrastruktur lingkungan. Imron pun menegaskan bahwa suara masyarakat merupakan bahan utama dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang memihak rakyat kecil. “Setiap masukan akan kami bawa ke forum pembahasan. Tugas kami di legislatif di antaranya memastikan kebijakan menyentuh masyarakat,” pungkasnya. (rex/van)
