Terungkap Saat Rapat Koordinasi Pj Gubernur Jatim dan Kepala OPD
Malang Posco Media, SURABAYA – Penyerapan anggaran 61 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) milik Pemprov Jatim kondisinya cukup memprihatinkan. Hingga 12 Nopember 2024, target serapan minimal 80 persen dari anggaran yang dikucurkan ternyata baru dipenuhi hanya 14 OPD saja.
Sementara itu dari 20 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) milik Pemprov Jatim 11 SMK yang telah memenuhi serapan anggaran minimal 80 persen. Sedang sembilan SMK yang masuk kategori BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) belum memenuhi target.
Kondisi di atas terungkap dari Evaluasi Kinerja OPD bersama Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono bersama Kepala OPD Pemprov Jatim di lantai III Gedung Bappeda Jatim, Selasa, 12 Nopember 2024 lalu.
‘’Betul. Hanya 14 OPD saja yang memenuhi target penyerapan minimal 80 persen. OPD lainnya belum bisa memenuhi,’’ tandas R Henggar Sulistiarto, Kepala Biro Administrasi Pembangunan (AP) Pemprov Jatim kepada Malang Posco Media (MPM) di ruang kerjanya, kemarin siang.
Seperti diberitakan diharian ini sebelumnya (MPM, 14/11), pagu anggaran APBD Jatim 2024 untuk 71 OPD dan 20 SMK nilainya mencapai Rp 35.914.883.959.400. Hingga akhir Oktober 2024, target anggaran diserap baru mencapai Rp 25.470.114.791.659. Dengan kata lain, ada Rp 10.444.769.167.741 atau Rp 10,4 Triliun terancam tidak terserap secara baik dan benar.
Dikatakan Henggar, mayoritas OPD yang belum bisa memenuhi target serapan 80 persen sesuai Pedoman Umum (Pedum) tadi alasanna cukup beragam. Artinya, antara satu OPD dengan OPD lainnya tingkat kesulitannya memang tidak sama.
Tetapi, lanjut mantan Direktur Umum dan Keuangan RS Saiful Anwar Malang ini, kondisi kinerja seperti ini selalu terulang dan terus terulang setiap tahun anggaran. Padahal, akibat minimnya serapan anggaran belanja pengaruhnya cukup besar terhadap perekonomian secara umum di Provinsi Jatim.
‘’Masyarakat yang paling dirugikan. Yang jadi pertanyaan, bagaimana saat menyusun planning atau rencana kerja di awal tahun. Kalau planning-nya tepat maka serapan belanja anggaran pasti akan pas,’’ pungkas Henggar bernada tanya.
Sementara itu dari data yang dimiliki MPM, per 12 Nopember 2024, Realisasi Belanja Per-OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jatim menduduki urutan pertama. Dari pagu anggaran 2024 sebesar Rp 731,3 miliar, OPD yang dikendalikan Eddy Supriyanto ini serapannya mencapai 93,34 persen.
Posisi serapan anggaran belanja terbesar kedua dilakoni Badan Penghubung Provinsi Daerah (Bapengda) Jatim di Jakarta. Lembaga yang dikomandani Zainal Fanani yang berfungsi sebagai kepanjangan tangan pemprov Jatim di Jakarta dengan pagu anggaran 2024 Rp 29,1 miliar ini telah dibelanjakan 83,79 persen.
Setelah itu serapan belanja terbesar ketiga dicapai Bakorwil I Madiun yang dikepalai Heru Wahono Santoso. Perwakilan Pemprov Jatim di Madiun yang tahun 2024 menerima alokasi anggaran Rp 17,8 miliar ini, sebesar 83,22 persen sudah dibelanjakan sesuai rencana awal tahun.
Selanjutnya posisi serapan terbesar ke empat diduduki Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Jatim. Biro yang pernah diobok-obok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 16 Agustus 2024 itu, sudah membelanjakan 82,53 persen anggaran. Pagu anggaran Biro Kesmas 2024 tergolong cukup fantatis yaitu Rp 1,4 Triliun.
Sementara itu diantara 15 rumah sakit milik Pemprov Jatim, baru RS Karsa Husada Batu yang mampu mencatatkan kinerjanya di papa 15 OPD terbaik di Jatim. RS yang dikendalikan Muhammad Rizal ini mencatatkan belanja sebesar 82,06 persen. Pagu yang dikucurkan RS di Kota Batu ini tahun 2024 mencapai Rp 202,3 miliar. (has)
