Malang Posco Media – G20 merupakan sebuah konferensi tingkat tinggi (KTT) yang dilakukan setiap tahun dalam membahas permasalahan-permasalahan global yang terjadi. Dalam konferensi ini tentunya melibatkan berbagai negara-negara maju dan berkembang untuk melakukan kolaborasi dan kerja-kerja kolektif dalam menyelesaikan permasalahan global.
Pada konferensi G20 yang puncaknya bakal digelar November 2022 mendatang di Bali ini, ada tiga isu prioritas yang akan dibahas antara lain arsitektur kesehatan global, transformasi digital dan transisi energi berkelanjutan. Tentu dari ketiga isu di atas merupakan isu-isu yang terus diperbincangkan, mulai dari tingkat domestik hingga internasional.
Namun pada tulisan ini penulis lebih tertarik membahas soal isu transisi energi berkelanjutan yang menjadi isu prioritas di G20. Dalam pembahasan tentang isu ini menurut penulis akan menghasilkan komitmen dan kesepakatan yang sia-sia oleh negara-negara G20.
Kita bisa berkaca pada KTT lain seperti COP 26 yang sebelumnya dilaksanakan di Scotland pada tahun 2021 yang secara spesifik membahas perubahan iklim dan langkah negara-negara ke depan seperti apa. Dari konferensi ini negara yang tergabung termasuk Indonesia telah berunding yang menghasilkan beberapa poin yang menonjol.
Pertama, Menghentikan pembangkit listrik bertenaga batu bara secara bertahap. Kedua, Mempercepat mitigasi krisis iklim dengan meninjau komitmen penurunan emisi 2030 dalam nationally determined contributionatau NDC tiap negara pada 2022. Dari kedua poin ini sudah terlihat jelas bahwa negara-negara dunia sudah berkomitmen untuk mengganti secara perlahan sumber energi tidak diperbaharui.
Namun di negara Indonesia sendiri, komitmen itu seakan dikhianati karena kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu bertolak belakang dengan komitmen tersebut. Kementerian energi dan sumber daya mineral telah menetapkan produksi batu bara tahun 2022 meningkat menjadi 663 juta ton dengan Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 116 juta ton yang mengikat perusahaan swasta.
Menteri ESDM Arifin tasrif memproyeksikan bahwa dalam kurun lima tahun ke depan produksi batu bara akan terus meningkat. Sehingga hal ini secara langsung mengkhianati komitmen yang telah dibangun pada COP26. Dari sini tentunya pembaca dapat melihat dengan jelas bahwa pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh presiden Jokowi tidak konsisten dalam mengurangi emisi serta mengembangkan energi berkelanjutan.
Seharusnya pemerintah dalam persoalan ini lebih mengembangkan energi alternatif secara masif sehingga nanti dalam kurun beberapa tahun ke depan penggunaan dan produksi batu bara itu secara signifikan berkurang, dan ini dapat diimbangi dengan penggunaan energi alternatif. Namun penulis skeptis dengan logika sederhana yang tertulis di atas karena pemerintah pasti sudah memikirkan hal ini. Namun pertanyaan besarnya kenapa sampai hari ini tidak pernah dilakukan? Yaaah tidak bisa dipungkiri hal ini dapat disebabkan oleh para pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan di pertambangan batu bara.
Kembali ke G20, dalam pembahasan pada isu ketiga dikatakan bahwa perlu adanya dana yang cukup besar untuk melakukan transisi energi berkelanjutan yang bersih dan ramah lingkungan sehingga negara-negara maju di G20 diwajibkan untuk melakukan investasi di bidang ini. Namun yang menjadi rancu adalah kegiatan ekstraktif seperti pertambangan batu bara yang terus bertambah secara signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini membuat transisi energi dari batu bara ke energi yang lebih bersih akan sangat sulit dilakukan. Apalagi pemerintah Indonesia sendiri telah menargetkan ekspor batu bara dan meningkatan produksi ratusan juta ton.
Pasti muncul pertanyaan apa susahnya hal ini kan bisa diseimbangkan? Yang pertama, forum G20 hanya merupakan forum koordinasi dan hasil dari perundingan atau pembahasan sehingga tidak mengikat negara-negara yang tergabung dalam G20 dan akan sangat sulit untuk tercapai.
Kedua, dengan meningkatnya produksi batu bara tersebut tentu akan memperpanjang ketergantungan negara-negara yang mengimpor batu bara dari Indonesia apalagi ditambah dengan estimasi waktu yang lama untuk melakukan transisi energi dan mengembangkan teknologinya.
Yang terakhir, kondisi dunia hari ini yang sedang mengalami krisis pangan dan penurunan ekonomi sehingga dana yang diperlukan akan terbatas. Karena akan diprioritaskan untuk membantu negara-negara yang mengalami krisis.
Dari pernyataan dan data yang disampaikan tentu forum G20 tidak akan menghasilkan apa-apa. Karena isu prioritas ketiga yaitu transisi energi berkelanjutan yang akan dibahas akan rancu dengan kegiatan ekstraktif yang dilakukan oleh negara. Dan forum G20 hanya sekadar forum koordinasi yang menitik beratkan pada penyatuan persepsi negara-negara yang tergabung untuk menyelesaikan persoalan ini.
Kita bisa berkaca pada COP26 yang tidak berjalan sesuai rencana. Apalagi ditambah dengan kebijakan pemerintah yang seakan menghancurkan setiap poin komitmen yang telah dibahas di COP26. Begitupun G20 yang memiliki ciri yang sama dengan COP26 yang setiap poin yang dihasilkan tidak mengikat negara-negara yang ada.
Jika kita lihat dari perusahaan batu bara, banyak individu yang memiliki kepentingan pribadi di dalamnya. Rata-rata pejabat pemerintahan memiliki saham yang cukup besar di sana. Hal ini juga menjadi salah satu faktor mudahnya industri batu bara masuk ke Indonesia.
Hal ini terjadi karena buruknya sistem pemerintahan Indonesia yang masih merawat oligarki-oligarki yang dapat dikatakan sebagai virus di negara. Para pejabat-pejabat ini bisa dibilang lebih memprioritaskan apa yang menjadi keuntungan mereka bahkan tidak peduli dengan kondisi sosial yang hari ini sedang berada pada tahap kritis.
Bahkan mereka para elit yang hari ini memegang jabatan di atas lebih mementingkan bagaimana ke depan kekuasaan mereka dapat bertahan lama dan lanjut ke periode berikutnya. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan ini kita dapat memulai dari memberantas akar-akarnya terlebih dahulu. Karena mereka lah biang keladi dari segala tumpukan masalah yang ada di negara ini.
G20 sebetulnya bisa menjadi suatu harapan besar untuk mengubah persepsi negara agar tidak terlalu bergantung pada energi yang tak terbarukan. Namun hal ini dikembalikan lagi kepada negara-negara tersebut karena pada dasarnya negara itu anarki. Jika komitmen itu akan membahayakan kepentingan nasional mereka, maka negara-negara tersebut akan mengambil langkah yang bertolak belakang dengan komitmen yang ditetapkan bersama-sama.
Sehingga pada akhirnya solusi yang dapat ditawarkan hanyalah dua. Pertama, memperbaiki koordinasi antar kabinet agar setiap kebijakan yang dikeluarkan tidak tumpang tindih. Kedua, menumpas semua elit-elit yang memiliki kepentingan di perusahaan-perusahaan ektraktif. Tujuannya agar ke depan tidak ada lagi pejabat pemerintahan yang mengambil kesempatan untuk mengakumulasi keuntungan pribadi di perusahaannya.(*)
