MALANG POSCO MEDIA – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 900 ribu untuk tiga bulan yang kini tengah disiapkan pemerintah pusat patut disambut dengan optimisme, namun juga dengan kewaspadaan. Di tengah situasi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya, bantuan ini diharapkan menjadi penopang sementara bagi masyarakat miskin untuk bertahan hidup. Karena itu, kunci utama dari keberhasilan program ini terletak pada satu kata: verifikasi.
Di Kota Malang, Kementerian Sosial telah mengirimkan data sebanyak 72.500 calon penerima BLT untuk diverifikasi oleh petugas lapangan. Program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Proses ini dilakukan secara langsung oleh petugas resmi dari Dinas Sosial, bukan melalui link daring atau formulir online yang rawan disalahgunakan. Mereka yang turun ke lapangan petugas Program Keluarga Harapan (PKH), TKS (Tenaga Kesejahteraan Sosial), dan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kelurahan) — memikul tanggung jawab moral dan sosial yang besar. Tugas mereka bukan sekadar mencocokkan data, tetapi memastikan keadilan benar-benar sampai pada mereka yang berhak.
Catatan dari Kementerian Sosial sebelumnya menjadi peringatan serius. Sebanyak 4.000 penerima bansos di Kota Malang telah dicoret karena terindikasi terlibat dalam praktik judi online. Fakta ini menunjukkan betapa pentingnya ketelitian dan integritas dalam proses verifikasi. Salah sedikit saja, BLT bisa salah sasaran, bukan menjadi penyambung hidup, melainkan justru bahan bakar untuk perilaku konsumtif dan merusak.
Pemerintah daerah dan petugas sosial harus memastikan bahwa bantuan ini tidak berbelok arah menjadi “bantuan langsung judi online” (BLJOL). Ground checking di lapangan hingga 28 Oktober 2025 harus benar-benar dijalankan dengan prinsip tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat guna.
Apalagi, di tengah tekanan fiskal akibat pemangkasan Transfer Keuangan Daerah (TKD), ruang fiskal pemerintah daerah semakin sempit. Maka, setiap rupiah bantuan sosial yang dikucurkan harus memiliki dampak nyata terhadap daya beli dan pergerakan ekonomi masyarakat bawah di daerah. Bila verifikasi dilakukan sembarangan, bukan hanya menimbulkan kecemburuan sosial, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Harapannya, BLTS ini bukan hanya menjadi stimulus ekonomi, tetapi juga simbol kehadiran negara bagi mereka yang paling membutuhkan. Pemerintah perlu mengawal proses ini dengan transparansi, sementara masyarakat pun harus ikut berperan aktif mengawasi agar tidak ada penyimpangan.
BLT seharusnya menjadi penguat ekonomi rakyat, bukan penguat akun judi online. Jangan sampai bantuan yang diniatkan untuk kesejahteraan, justru menjadi celah bagi keburukan. Verifikasi ketat dan akuntabilitas penuh adalah harga mati untuk menjaga martabat bantuan sosial di Kota Malang dan juga Malang Raya. (*)
