MALANG POSCO MEDIA – Proyek pembangunan pemerintah daerah harus dieksekusi dengan baik dan sempurna. Prosesnya pun harus dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan. Misalnya harus melalui lelang atau penunjukan sesuai dengan plafon anggarannya. Karena proses inilah yang nantinya sangat menentukan apakah pemenang lelang dan proyek yang digarapnya bisa dipertanggungjawabkan.
Hal ini penting karena tak dimungkiri, dalam proses lelang proyek atau saat penggarapan proyek, diketahui ada oknum kontraktor yang nakal. Baik nakal secara administratif maupun nakal dalam mengeksekusi proyeknya. Terutama nakal dalam memainkan anggaran pembangunan proyeknya. Akibatnya kualitas proyek meragukan dan diragukan oleh pemeriksa dan pengawas proyek.
Maka pemerintah daerah juga harus selektif dan hati-hati dalam memilih rekanan atau pemenang lelang tender proyek. Apalagi nilai proyek puluhan bahkan ratusan miliar. Karena kalau tidak selektif, maka akibatnya salah pilih pemenang tender. Dampaknya bisa sangat fatal pada kualitas proyek yang ujungnya bisa masuk dalam penyidikan kejaksaan dan kepolisian.
Apalagi saat ini sudah ada sedikitnya tujuh kontraktor yang sudah diblacklist oleh Pemkot Malang. Daftar tujuh kontraktor ini tercantum dalam laman LPSE. Ini bisa menjadi pegangan bagi pemerintah daerah agar tak gegabah memenangkan tender proyek. Semua prosedur harus dilakukan secara profesional, jujur dan adil.
Karena semua tender lelang proyek dilakukan secara online, maka cek and ricek para peserta tender lelang pun harus dilakukan dengan cermat. Terutama kontraktor-kontraktor yang belum punya nama dan track record yang meyakinkan dalam tender di pemerintahan. Namun jangan juga memenangkan tender karena pertimbangan-pertimbangan yang lain.
Misalnya karena pertemanan, masih ada hubungan keluarga, atau motif-motif lainnya yang bisa merusak tender proyek. Intinya jangan pernah main-main dalam tender proyek. Termasuk jangan main-main memilih kontraktor peserta tender proyek. Salah pilih, akibatnya bisa menyeret pihak yang punya proyek ke ranah hukum.
Karena itulah, demi menjaga keberlangsungan proyek agar berjalan aman dan sesuai aturan, maka aparat penegak hukum (APH), baik kepolisian dan kejaksaan juga harus digandeng. Ini harus dilakukan demi mencegah terjadinya kecurangan dan tindakan-tindakan yang mengarah pada korupsi anggaran proyek. Lelang harus lancar, eksekusi proyek juga harus benar dan memuaskan.(*)
