MALANG POSCO MEDIA – Kenaikan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) yang bergejolak di Kabupaten Pati harus menjadi pelajaran berharga Bupati/ Walikota se Indonesia. Termasuk di Malang Raya. Jangan sampai kasus demonstrasi puluhan ribu rakyat yang meluruk Bupati Pati Sudewo menular di Malang Raya.
Karena itu, Bupati/ Walikota di Malang Raya harus benar-benar memastikan bahwa persoalan PBB P2 di masing-masing wilayah, Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu aman-aman saja. Kalau pun ada kenaikan, kenaikan yang diterapkan harus proporsional. Dan semua proses kebijakan hingga diputuskan sudah sesuai prosedur. Jangan sampai ada kenaikan namun prosesnya tak sesuai prosedur.
Sekecil apapun kenaikan PBB P2 akan menjadi hal yang sangat sensitif bagi masyarakat saat ini. Apalagi sudah ada contoh demo massal yang terjadi di Pati. Kasus Bupati Pati Sudewo yang secara arogan menantang rakyatnya sendiri ketika menaikkan PBB P2 adalah contoh buruk yang bisa menghancurkan kepemimpinannya sendiri.
DPRD di masing-masing wilayah juga harus ikut mengawal secara ketat persoalan PBB P2 ini. Jangan sampai tanpa pengawalan dan intervensi dewan, Pemkot/ Pemkab melakukan kebijakan kenaikan PBB P2 sendiri. Apalagi kenaikan itu kemudian dirasakan memberatkan masyarakat.
Ini saat yang tepat, DPRD di masing-masing daerah melakukan hearing terkait PBB P2 dan pajak-pajak lainnya. Dengar pendapat antara pemkot/ pemkab dengan DPRD akan membuka ruang dialog dan merumuskan solusi bila ditemukan persoalan-persoalan yang bisa memicu keresahan dan kemarahan rakyat. Jangan sampai semua terlambat dan baru kaget ketika kemarahan rakyat sudah meluap dan dilampiaskan.
Bupati/ Walikota serta DPRD masing-masing wilayah juga harus peka dan peduli terhadap situasi masyarakat. Jangan sampai menganggap masyarakat diam, menerima dan tak melakukan protes ketika sebuah kebijakan diterapkan.
Diamnya masyarakat lebih kepada protes dan beraksi dengan cara yang beda. Namun jangan diremehkan. Tipikal masyarakat yang cenderung diam dan tidak reaktif ini yang justru harus diwaspadai. Karena itu, apapun kebijakannya. Apapun kenaikannya. Demi rakyat, sosialisasikan dengan masif. Bijak dan proporsional lah kenaikannya.(*)
