MALANG POSCO MEDIA – Pemerintah pusat bagi-bagi duit. Yakni melalui program Bantalan Sosial (Bansos). Karyawan atau pekerja bergaji maksimal Rp 3,5 juta hingga warga tak mampu bakal diberi uang tunai. Pakar ekonomi Universitas Brawijaya (UB) Prof Candra Fajri Ananda menyarankan pemerintah daerah (pemda) gerak cepat alias gercep. (baca grafis).
Bansos diberikan kepada warga dengan golongan tertentu melalui APBN. Rotal anggaran yang disiapkan Rp 24,17 triliun. Pemerintah daerah juga diminta menyiapkan anggaran.
Hal ini ditegaskan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam siaran pers secara virtual, Senin (29/8) kemarin. Sasaran penerima bansos pertama diberikan kepada masyarakat penerima manfaat. Yakni sebanyak 20,67 juta keluarga dengan total anggaran Rp 12,4 triliun.
“Berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebanyak empat kali masing-masing Rp 150 ribu,” tegas Sri Mulyani.
Kedua lanjut Sri Mulyani, bansos diperuntukan bagi kalangan pekerja atau karyawan dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan. Sasarannya 16 juta pekerja dengan total anggaran Rp 9,6 triliun. Diberikan sekali sebesar Rp 600 ribu.
Terakhir bansos diberikan melalui dua persen anggaran dana transfer umum daerah atau DAU (Dana Alokasi Umum) masing-masing daerah.
“Dalam hal ini pemda juga diminta melindungi daya beli masyarakat, Maka sebanyak dua persen dari dana transfer umum itu diberikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi transportasi untuk angkutan umum, ojek online hingga nelayan,” jelas Sri Mulyani.
Ia menegaskan pencairan bansos mulai dilakukan minggu ini. Diharapkan bisa mengurangi tekanan kepada masyarakat bahkan mengurangi kemiskinan. Guna memberi dukungan pada masyarakat yang akan dihadapkan pada tekanan kenaikan harga.
Pakar Ekonomi Universitas Brawijaya (UB) Malang Prof Candra Fajri Ananda menjelaskan jika pemerintah pusat berhasil mengimplementasikan dengan baik kebijakan ini, akan ada penurunan angka kemiskinan. Selain itu pertumbuhan ekonomi di tengah gempuran kondisi inflasi yang terjadi di berbagai negara.
“Untuk BLT kepada masyarakat penerima manfaat, jika benar-benar tepat sasaran artinya diberikan kepada orang-orang berpendapatan rendah hingga miskin maka angka kemiskinan bisa berkurang di minus 1,303. Memang ini yang penting,” jelas Candra.
Ia menjelaskan target utama dari bansos ini menjaga daya beli orang miskin agar tidak tegerus inflasi yang kian tinggi sebagai reaksi kenaikan BBM. Jika seluruh skema ini nantinya terimplementasikan dengan baik daya beli masyarakat bisa terjaga sehingga menaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,07 persen.
Selain itu pula, Candra memprediksi akan ada pegurangan angka kemiskinan dari skema BLT bantuan subdisi upah bagi kalangan pekerja. Ia memprediksi akan ada pengurangan angka kemiskinan sebesar 0,04 persen.
“Yang jelas memang kebijakan ini merupakan dampak awal karena di dunia ada kondisi perang. Dampak terutama di bidang energi dan pangan. Semuanya jadi rentan. Banyak negara yang kekurangan di bidang energi,” urai pria kelahiran Lumajang ini.
Sementara pemerintah daerah juga berperan penting. Karena diinstruksikan mengatur kembali penggunaan dana transfer dari pemerintah pusat berupa DAU. Ini penting karena dua persen dari DAU harus digunakan menjaga daya beli masyarakat di daerah.
Menurut dia pemda harus gercep. Jika saat ini pembahasan perubahan APBD 2022 sudah dilakukan, maka hal ini akan mengubah perencaan.
“Bulan September ini seharusnya ada perubahan APBD maka di perubahan itu, ini harus di support. Nanti tinggal bagaiamana skema distribusinya. Misal siapa-siapa saja yang bisa dapat. Kalau ojek, ojek seperti apa dan lainnya. Harus cermat,” tegasnya.
Candra mengatakan pula hal yang krusial dalam pencairan bansos ini adalah data. Ia mengkahwatirkan data warga tak mampu yang belum ter-update. Di sini pemda harus cermat. Ia memandang akan lebih efektif jika pendataan warga tak mampu atau membutuhkan yang paling update l yang digunakan sebagai basis data pemberian bansos.
“Agar tidak ada protes. Misalkan yang mampu masih dapat bansos, yang tidak malah tidak dapat. Ini harus benar-benar diperhatikan,” pungkasnya. (ica/van)
