MALANG POSCO MEDIA – Pemerintah Daerah wajib membuat skema dengan detail dan cermat terkait penyusunan APBD tahun 2024. Terlebih tahun 2024 direncanakan ada kenaikan gaji sebesar 8 persen untuk ASN, TNI, Polri dan 12 persen untuk pensiunan. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi S. Sos di kantor DPRD Kabupaten Malang Rabu (16/8).
Darmadi menyampaikannya usai mengikuti Rapat Paripurna dengan agenda mengikuti pidato Presiden RI dalam rangka penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2024 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2023 – 2024 di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (16/8). “Harus ada penyesuaian, apalagi tadi disampaikan oleh bapak Presiden RI ada kenaikan gaji 20 persen untuk ASN dan Pensiunan,” kata Darmadi.
Sekalipun urusan gaji ASN dan Pensiunan bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), tapi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang diingatkan tetap harus mencermati dengan teliti. Agar seluruh skema penganggaran, perencanaan program, dan pelaksanaan sesuai.
“Untuk menyusun anggaran tidak seketika. Ada pembahasan dan ini harus cermat, teliti. Sehingga program berjalan sesuai yang direncanakan,” tambahnya.
Terutama untuk program prioritas, yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. “Tadi bapak presiden juga menyampaikan 20 persen anggaran untuk pendidikan, ini harus dicermati,” ungkapya.
Termasuk kesehatan dan infrastruktur. Darmadi berharap tahun 2024 nanti tidak ada lagi jalan yang rusak yang itu akan menghambat peningkatan ekonomi. “Dengan jalan yang bagus, maka ekonomi akan meningkat,” urainya.
Di tempat yang sama Bupati Malang HM Sanusi mengatakan pihaknya siap mengikuti kebijakan pusat. Tidak terkecuali tentang rencana kenaikan gaji ASN, TNI/Polri maupun pensiunan.
“Kenaikan gaji kami pasti mengikuti, tadi bapak presiden sudah mengatakan itu. Anggaran gaji ASN berasal dari pusat melalui DAU,” katanya.
Sementara 20 persen anggaran untuk pendidikan, Sanusi pun mengatakan siap. Bahkan sebelum – sebelumnya, Pemkab Malang sudah menganggarkan lebih dari 20 persen untuk pendidikan.
“Termasuk untuk penurunan kemiskinan dan penurunan pengangguran, di Kabupaten Malang sangat signifikan. Terus turun untuk angka kemiskinan maupun angka penganggurannya,” yakinnya.
Untuk penurunan angka kemiskinan dia mengatakan salah satunya adalah menjaga iklim investasi dan menarik investor agar berinvestasi di Kabupaten Malang. “Ini terus kami lakukan. Kami berharap di tahun 2024 mendatang angka pengangguran kian turun,” jelasnya.
Disinggung dengan program prioritas 2024 untuk Kabupaten Malang. Bupati mengatakan masih tetap sama dengan tahun 2023, yaitu pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
Sementara itu dalam rapat paripurna dengan agenda mengikuti pidato Presiden RI ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi S Sos. Tidak hanya Anggota DPRD, Rapat Paripurna juga diikuti oleh Forkopimda Kabupaten Malang. Hadir Bupati Malang HM Sanusi dan Wakil Bupati Malang H Didik Gatot Subroto serta para kepala OPD se Kabupaten Malang. (ira/bua)
