MALANG POSCO MEDIA, SURABAYA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berusaha memberikan pemahaman literasi keuangan kepada masyarakat. Sejauh ini, akses masyarakat ke berbagai produk, lembaga dan jasa keuangan sangat tinggi. Hal itu berbanding terbalik dengan pemahaman masyarakat terhadap produk, lembaga atau jasa keuangan itu sendiri.
Berdasarkan hasil survey yang dilakukan tim OJK, di Jawa Timur misalnya, Indeks Literasi Keuangan Masyarakat mencapai 55,32 persen dan Indeks Literasi Inklusi Keuangan berada di 93,99 persen. Sedangkan untuk tingkat nasional, Indeks Literasi Keuangan Masyarakat mencapai 49,68 persen dan Indeks Literasi Inklusi Keuangan berada di 85,10 persen.
Terdapat gap yang cukup besar antara literasi dengan inklusi keuangan di masyarakat. Deputi Direktur Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Literasi Edukasi Keuangan OJK, Yuliatna menjelaskan seharusnya antara Literasi dengan Inklusi tidak ada gap yang terlalu jauh.
“Gap seharusnya semakin kecil, jika gap terlalu besar nantinya akan mendatangkan risiko. Ini yang menjadi PR kita ke depannya untuk dapat memperkecil gap antara keduanya,” jelasnya.
Menurutnya, gap yang cukup besar itu disebabkan oleh beberapa hal, mulai dari letak geografi, akses Internet, akses jasa keuangan, tingkat pendidikan dan perekonomian serta demografi penduduk. Hal itu membuat masyarakat masih minim terhadap literasi, khususnya pemahaman di bidang keuangan.
“Butuh strategi untuk mengatasi diantaranya OJK terus menyusun berbagai hal untuk mewujudkannya. Mulai dari melakukan edukasi keuangan secara online maupun offline, penguatan sinergi dan aliansi, pengembangan infrastruktur, penguatan kebijakan regulasi hingga program peningkatan literasi Keuangan syariah dan pasar modal, “ujarnya.
Menurutnya, selain dilakukan campaign secara online, strategi peningkatan literasi Keuangan juga perlu dilakukan secara offline agar dapat menjangkau seluruh lini.
“Mengingat tidak semua bisa mengakses internet, terutama wilayah-wilayah yang masuk kategori 3T serta kelompok rentan yang mengalami kendala akses digital,” terangnya.
Penguatan sinergi dan aliansi antar institusi juga perlu dilaksanakan. OJK turut menggandeng beberapa institusi seperti Ditjen PAUD, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Pramuka, Kemendikbud Ristek dan masih banyak yang lainnya.
“Kami tidak bisa berdiri sendiri untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas terkait dengan literasi Keuangan ini, maka sinergi dan aliansi penting dilakukan, ” tandasnya. (adm/aim)
