MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Pemkab Malang memperoleh penghargaan insentif fiskal kinerja tahun berjalan katagori Pengendalian Inflasi Daerah Periode Pertama dari Kementerian Dalam Negeri. Insentif fiskal yang diterima mencapai Rp 7.206.976.000, terbesar dibanding kabupaten maupun kota lain di Indonesia.
Penghargaan insentif fiskal tersebut diterima Bupati Malang, Drs HM Sanusi MM dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di Sasana Bhakti Praja Gedung C Lt 3 Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara 7 Jakarta, beberapa saat lalu.
Sanusi mengaku bangga atas prestasi yang diraih Pemkab Malang dalam pengendalian inflasi daerah. Menurut dia, suksesnya pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Malang tak lain atas kerja bersama semua pihak. “Kami berterimakasih kepada semua yang mendukung Pemkab Malang dalam mengendalikan inflasi daerah,” tambahnya.
Pria ini menambahkan, upaya pengendalian inflasi ini tentunya merupakan wujud kerjasama dengan seluruh pihak yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), mulai Bank Indonesia, Bulog, BPS, KPPN dan pihak lain yang bergerak di bidang produksi, seperti pertanian, perikanan, peternakan dan perdagangan.
“Bersama-sama dengan masyarakat, kita mengendalikan inflansi, Alhamdulillah produksi dan kebutuhan itu sudah terjaga di Kabupaten Malang, dan utamanya produksi pangan dapat surplus atau melebihi kebutuhan,” jelas mantan anggota DPRD Kabupaten Malang itu. Menurutnya, Pemkab Malang akan terus berkomitmen menjalankan amanah mengendalikan inflasi di daerah.
“Dengan menstabilkan kebutuhan pokok di daerah dan mengintervensi secara langsung setiap persoalan yang ada,” tegas pria yang pernah menjadi Wakil Bupati Malang itu. Dalam rapat koordinasi itu, Mendagri Tito, mengatakan tujuan rakor inflasi ini untuk meningkatkan partisipasi pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi di daerahnya.
“Selain itu untuk memberikan penghargaan pada daerah yang telah berkinerja baik dalam pengendalian inflasi di daerah, serta untuk memacu daerah-daerah lain agar semakin meningkatkan kinerjanya,” terangnya. Dia meminta seluruh pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah konkrit dalam menjaga tingkat inflasi daerah.
Hal tersebut disebabkan kenaikan harga barang dan jasa menjadi perhatian masyarakat, selain itu ketersediaan barang dan jasa, terutama yang berhubungan dengan bahan pangan, merupakan kebutuhan yang paling mendasar. “Semua survei menunjukkan itu. Apa yang menjadi perhatian masyarakat, pertama kenaikan harga barang dan jasa, termasuk lapangan kerja,” tegas Tito. (ira/mar)
