MALANG POSCO MEDIA – Efisiensi bakal berdampak ke segala aspek. Dan korbannya lagi-lagi masyarakat. Meskipun Dinas Perhubungan Kota Malang membantah tidak terkait efisiensi. Namun dihapusnya Mudik Gratis tahun 2025 menjadi pertanyaan besar masyarakat. Padahal tahun sebelum-sebelumnya Pemkot Malang selalu menggelar mudik gratis.
Dinas Perhubungan sudah menegaskan tidak adanya mudik gratis tahun 2025 karena sedang fokus membenahi lahan parkir di Kayutangan. Pemkot Malang juga baru saja membeli lahan parkir senilai Rp 25 Miliar. Selain itu, Dinas Perhubungan juga sedang menyiapkan kendaraan penghubung dari lahan parkir ke Kayutangan.
Alasan yang disampaikan Dinas Perhubungan memang masuk akal. Namun Mudik Gratis sudah menjadi agenda tahunan. Dan saat pemberangkatan Mudik Gratis tahun 2024 lalu, Pemkot Malang juga sangat berharap bisa kembali menyelenggarakan Mudik Gratis ini setiap tahun. Sebab selain menekan inflasi, juga meminimalisir angka kecelakaan saat mudik.
Maka, kalau Dinas Perhubungan sudah tak ada anggaran menggelar mudik gratis, Pemkot Malang bisa menggandeng pihak lain untuk tetap bisa menggelar Mudik Gratis 2025. Dengan begitu, Pemkot Malang tetap hadir memberikan solusi bagi ratusan masyarakat yang setiap tahun sudah mengharapkan dan memanfaatkan fasilitas mudik gratis ini.
Karena dengan mudik gratis, setidaknya 600 orang bisa terlayani mudik gratis ke sepuluh jurusan di wilayah Jawa Timur. Seperti tahun 2024 lalu, Pemkot Malang memberangkatkan 10 bus Mudik Gratis dengan segala jurusan. Mulai dari Malang-Blitar-Trenggalek-Ponorogo, Malang-Probolinggo-Lumajang-Jember-Banyuwangi, hingga Malang-Sampang-Pamekasan-Sumenep.
Kini, kalau Mudik Gratis ditiadakan Pemkot Malang, lantas masyarakat berharap kepada siapa? Kalau pemerintahan saja harus efisien, maka masyarakat pasti berpikir lebih efisien lagi. Berpikirnya mendapat layanan murah dan gratis. Itu yang diharapkan masyarakat secara umum.
Biar tak dicurigai ikut-ikutan efisiensi, maka ini kesempatan bagi Pemkot Malang, khususnya Dinas Perhubungan membuka kerjasama dengan pengusaha untuk tetap bisa menggelar Mudik Gratis 2025. Ingat, Walikotanya sudah baru.
Jangan sampai kebijakan yang sudah ada justru dianulir sama walikotanya. Jangan sampai seperti kebijakan penjualan LPG 3 kg, yang dianulir Presiden sendiri. Apapun yang menyangkut kepentingan rakyat banyak, jangan main-main. Utamakan dan prioritaskan, bagaimanapun caranya.(*)
