MALANG POSCO MEDIA – Kemarahan dan kekecewaan publik terhadap wakil rakyat di DPR Senayan Jakarta hingga berujung tewasnya salah seorang ojol, ternyata tak menjadi pelajaran berharga bagi wakil rakyat di daerah. Kepekaan terhadap kondisi masyarakat ternyata bisa benar-benar luntur. Entah memang diabaikan atau sengaja diabaikan.
Di Kota Batu, Pemkot Batu dan DPRD Kota Batu sudah menggelar sidang paripurna persetujuan bersama Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2026. Yang mengobarkan amarah dan protes masyarakat adalah pembahasan salah satu dari dua program multiyears yang akan dikerjakan. Yaitu pembangunan gedung DPRD Kota Batu.
Sontak tokoh masyarakat Kota Batu, khususnya Pokja Peningkatan Status Kota Batu menolak keras rencana pembangunan gedung wakil rakyat senilai Rp 70 Miliar itu. Apapun alasannya, pembangunan gedung yang masih kokoh dan aman itu tak bisa diterima. Apalagi pembangunan itu tak mendesak dan masih banyak kebutuhan masyarakat Kota Batu yang harus dicukupi dan penuhi.
Penolakan keras itu harus menjadi alarm keras bagi Pemkot Batu dan DPRD Kota Batu. Harusnya semua pihak tetap merespon kondisi sosial masyarakat secara umum yang memang tak baik-baik saja. Jangan sampai mengabaikan keresahan, kekecewaan dan kemarahan masyarakat yang sudah menjalar sampai di Malang Raya, termasuk di Kota Batu.
Semua stakeholder terkait harusnya lebih peka dengan kondisi riil masyarakat. Kota Batu memang faktanya adem ayem. Masyarakatnya tak berisik. Kantor DPRD Kota Batu juga nyaris tak pernah digeruduk para pendemo secara massal. Kalau dihitung lima tahun belakangan, bisa dihitung dengan jari adanya aksi. Itu pun paling hanya beberapa orang saja.
Waktu masih panjang. Sebelum semua benar-benar diwujudkan, dengar dan serap aspirasi masyarakat dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah diabaikan sekecil apapun. Jangan sampai gara-gara rencana pembangunan gedung DPRD, Kota Batu jadi sorotan nasional. Pemkot dan DPRD nya dinilai tidak peka dengan kondisi masyarakat saat ini. Gedung DPRD memang penting. Harus nyaman untuk agenda-agenda serius. Kalau ada opsi lain selain membangun, lebih baik pilih yang paling minim anggarannya. Jangan dipaksakan karena rakyat pasti melawan! Jangan mengobarkan amarah rakyat.(*)
