SURABAYA – Berbagai prestasi gemilang terus digulirkan Provinsi Jatim. Kali ini, Pemprov Jatim maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se Jatim, berhasil memborong 39 penghargaan dari berbagai kategori dalam ajang Badan Kepegawaian Negara (BKN) Award 2023.
Bertemakan “Talent Management 2030 Smart, Agile dan Empathy”, penghargaan BKN Award tahun ini diumumkan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2023 di Kota Bandung, 30 Mei lalu.
Khusus untuk Pemprov Jatim, Alhamdulillah meraih lima kategori . Antara lain peringkat I kategori utama Implementasi NSPK Manajemen ASN terbaik pada kategori Pemprov tipe besar, dan Peringkat I Pengembangan Kompetensi ASN.
Selain itu, Pemprov Jatim juga menempati Peringkat II Penerapan Pemanfaatan Data Sistem Informasi dan CAT, Peringkat V kategori Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Pegawai dan Peringkat V kategori Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja ASN kategori Pemprov tipe besar.
Istimewanya, selain lima penghargaan yang diraih Pemprov Jatim, pemerintah kabupaten/ kota se Jatim juga meraih 34 penghargaan dari berbagai kategori.
“Alhamdulillah, Pemprov dan Pemkab/ Pemkot se – Jatim berhasil memborong 39 penghargaan pada BKN Award 2023. Lima penghargaan berhasil diraih Pemprov, dan 34 lainnya diraih kabupaten/kota se Jatim,” ungkap Gubernur Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (5/6).
Pada tahun 2021 total penghargaan BKN Award yang diterima Pemprov dan Pemkab/Pemko se Jatim hanya sebanyak 11 penghargaan. Sementara, pada tahun 2022 meningkat menjadi 32 penghargaan.
“Jadi dengan Pemprov yang meraih 5 penghargaan dan 34 penghargaan untuk kabupaten/kota, ini hasil yang sangat membanggakan. Karena ini bukti bahwa kami terus berusaha meningkatkan manajeman ASN setiap tahunnya,” terang Khofifah.
Disebutkan dia, dibutuhkan pengelolaan manajemen pegawai sesuai kualifikasi dan kompetensinya. Sehingga, pelayanan masyarakat dapat terus ditingkatkan melalui berbagai cara, seperti rotasi maupun mutasi pegawai.
“Total pegawai di Pemprov Jatim saat ini sekitar 80 ribu orang. Setiap bulan ada yang pensiun, ada yang promosi dan naik pangkat. Sehingga kondisi kepegawaian menjadi sangat dinamis. Maka kami senantiasa mengusahakan pengelolaan manajemen ASN yang tepat demi terwujudnya reformasi birokrasi tematik berdampak bagi masyarakat,” terangnya.
Usaha lain yang selalu dimaksimalkan Pemprov Jatim, lanjut Khofifah, adalah implementasi pengembangan kompetensi ASN. Di mana, ditegaskannya bahwa pada setiap ASN diterapkan Merit Sistem yang diawasi dan dinilai langsung oleh KASN berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) ASN.
“Jadi kami memberikan penghargaan terkait penilaian kompetensi yang didukung oleh komitmen serius asesmen BKD Jatim. BKD kita telah terakreditasi A dan tercatat sampai tahun 2023 telah menyumbangkan PAD sebesar Rp 5 miliar. Tak hanya itu, lembaga ini juga mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri untuk membentuk UPT Pusat Penilaian Pegawai,” pungkasnya. (has)
