Thursday, September 4, 2025
spot_img

Kawal Sepuluh Tuntutan, Cipayung Plus Malang Dialog dengan DPRD Kota Malang

Berita Lainnya

Berita Terbaru

MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Sebanyak tujuh Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus yang tergabung dalam organisasi Cipayung Plus Malang mendatangi DPRD Kota Malang, Kamis (4/9) siang ini. Bukan untuk melakukan aksi demonstrasi, gabungan ormawa itu untuk berdiskusi dan dialog demi mengawal tuntutan yang telah disampaikan sebelumnya.

Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita

Ariz Pratama, salah satu perwakilan menyampaikan bahwa diskusi dan dialog ini merupakan niat dan semangat baik yang ia tunjukkan untuk sama sama menyikapi situasi kondisi hari ini. Pihaknya tidak ingin aksi di berbagai daerah yang notabene banyak ricuh, tidak terjadi di Kota Malang.

“Kami hadir ingin membawa narasi konstruktif. Bahwa Cipayung mengamati situasi kondisi saat ini sangat memprihatinkan. Kami sadar betul memutuskan untuk dialog secara langsung seperti ini agar dengan kepala dingin, apa yang kami sampaikan, itu bisa hadir di Kota Malang dan menjadi sesuatu yang konkrit,” tegas dia.

TUNTUTAN: Perwakilan ormawa dan DPRD Kota Malang bacakan tuntutan di depan mahasiswa

Ada sepuluh tuntutan yang dikawal oleh Cipayung Plus Malang. Yakni evaluasi tunjangan DPR RI, audit kinerja anggaran legislatif, tindakan agresif aparat saat demonstrasi, segera mengesahkan RUU perampasan aset, reformasi kepolisian, hukum dan adili anggota kepolisian yang melakukan kekerasan, naikkan gaji guru, mengawal tidak ada kenaikan PBB, mendesak pemerintah membentuk satuan kerja PHK dan memperjuangkan nasib guru yang belum masuk dalam dapodik.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengapresiasi langkah yang diambil Cipayung dengan melakukan diskusi dan dialog seperti ini. Ia menjamin DPRD Kota Malang selalu terbuka untuk berdiskusi dan dialog, terlebih demi kepentingan masyarakat.

“Terkait dengan tuntutan, ada sepuluh yang disampaikan. Senin kemarin kami sudah mengirimkan langsung ke DPR RI agar segera ditindaklanjuti dan akan kami follow up kembali. Sedangkan beberapa poin yang ada di kewenangan Kota Malang, itu yang bisa kami lakukan disini. Nanti kami cari solusi bersama dengan eksekutif,” pungkasnya. (ian/mpm)

Berita Lainnya

Berita Terbaru

- Advertisement -spot_img