MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Kelanjutan revitalisasi Pasar Besar akhirnya makin terang kejelasannya. Terbaru Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Eko Sri Yuliadi mengatakan saat ini pihaknya tengah mengebut pemenuhan dokumen ke Kementerian Perdagangan.
Tujuannya agar segera mendapatkan rekomendasi untuk melakukan pembangunan atau revitalisasi Pasar Besar. Ini dilakukan setelah pemutusan kerjasama dengan PT Matahari Putra Prima (MPP) dipastikan sudah klir dan tuntas.
“Pasar besar masih proses kelengkapan dokumen. Semoga dalam bulan ini selesai semuanya. Harapannya (Pasar Besar) tetap berjalan seperti biasa dan bersabar pemerintah selalu akan memberikan yang terbaik untuk masayarakat dan pedagang Pasar Besar khususnya,” terang Eko.
Sementara untuk teknisnya, seperti masalah anggaran, Eko masih belum bisa menyebut secara pasti. Namun, beberapa waktu sebelumnya, Pemkot Malang sudah memperkirakan revitalisasi Pasar Besar setidaknya butuh sekitar Rp 300 miliar hingga Rp 350 miliar agar lebih representatif.
“Masih belum di tentukan (besar anggarannya) masih menunggu DED,” tambahnya.
Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji pun bersyukur akhirnya kejelasan Pasar Besar sudah dipastikan klir. Selain telah meminta kepada Diskopindag Kota Malang untuk segera meminta rekomendasi pada Kementerian Perdagangan, ia juga sudah memerintahkan pada Asisten Perekenomian dan Bidang untuk berkoordinasi dengan Kementerian PUPR.
“Kami sudah calling juga dengan Kemenkeu mudah mudahan bisa dibangun di 2023 supaya bisa masuk di APBN Perubahan. Doakan, paling tidak sudah klir, LO (Legal Opinion) sudah jelas, bahwa APBD bisa mengawal seandainya ada kelambatan itu semua,” sebut Sutiaji.
Sutiaji pun berharap revitalisasi itu benar benar terwujud pada tahun ini. Sehingga pihaknya bisa segera menyelesaikan PR revitalisasi lainnya. Bahkan juga proyek proyek strategis lain yang membutuhkan upaya ekstra. Ini menjadi komitmen yang terus diupayakannya menjalang berakhir masa jabatannya.
“Ada dua, Pasar Blimbing dan Pasar Gadang. Plus jacking juga sudah menjadi agenda akan kami lakukan percepatan untuk minta pendampingan KPK,” tutupnya. (ian/aim)
