Indonesia Identifikasi Proyek Kerja Sama Rp 490,59 Triliun
MALANG POSCO MEDIA – Keketuaan ASEAN berpindah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan palu sidang sebagai simbol penyerahaan Keketuaan ASEAN kepada Perdana Menteri Laos Sonexay Siphandone, Kamis (7/9) kemarin di Jakarta Convention Center (JCC). Itu bersamaan dengan penutupan KTT ke 43 ASEAN.
Presiden Jokowi mengatakan KTT ASEAN 2023 yang digelar selama tiga hari menghasilkan 90 dokumen. Selain itu terdapat berbagai kesepakatan konkret dengan negara mitra. Presiden Jokowi menyebut bahwa para peserta KTT ASEAN 2023 menunjukkan optimisme.
“Ini menguatkan harapan dan semangat untuk terus melanjutkan perjuangan, mewujudkan kawasan yang damai, stabil dan sejahtera,” katanya.
Meski telah menyerahkan tongkat estafet keketuaannya kepada Laos, Indonesia tetap akan melanjutkan tugasnya sebagai ketua ASEAN hingga akhir tahun ini sebelum resmi berpindah pada Laos awal tahun depan.
Para pemimpin negara anggota ASEAN hadir dalam forum ini. Yakni Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr., Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, the Head of Delegation of the Kingdom of Thailand Sarun Charoensuwan, Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh, Perdana Menteri Laos Sonexay Siphandone, Sultan of Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet, Perdana Menteri Malaysia Dato’ Seri Anwar Ibrahim, dan Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao.
Sedangkan pemimpin dunia seperti Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau turut hadir dan menjadi pembicara kunci dalam sesi leaders talk.
Selain itu Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris, Perdana Menteri China Li Qiang, dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov hadir dalam pertemuan ini.
Sementara itu, Myanmar tak dilibatkan dalam pertemuan puncak maupun aktivitas-aktivitas formal organisasi kawasan tersebut dalam dua tahun terakhir. Ini menyusul kesepakatan ASEAN untuk tetap mengecualikan junta militer yang tak kunjung melaksanakan Konsensus Lima Poin yang telah disepakati.
Konsensus tersebut menyerukan penghentian kekerasan, dialog dengan semua pemangku kepentingan, menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog, serta menyediakan bantuan kemanusiaan ke Myanmar.
Pada KTT ke 43 ASEAN, para pemimpin negara sepakat untuk tidak mengizinkan Myanmar memimpin blok tersebut pada 2026 sesuai jadwal semula sehingga posisinya akan digantikan oleh Filipina.
KTT ASEAN 2023 menghasilkan sejumlah dokumen, baik berupa deklarasi maupun pernyataan bersama para pemimpin, tentang beberapa isu regional dan global, di antaranya soal peningkatan ekonomi dan pembangunan di kawasan, ketahanan pangan, dan masalah Laut China Selatan.
Beberapa dokumen yang disepakati pada KTT ke 43 ASEAN, di antaranya ASEAN Concord ke-4 sebagai fondasi penyusunan Visi ASEAN 2045, deklarasi tentang perlindungan dan pendidikan anak usia dini di Asia Tenggara, deklarasi tentang ketahanan berkelanjutan, penguatan ketahanan pangan dan nutrisi dalam respons terhadap krisis, dan deklarasi tentang ASEAN sebagai episentrum pertumbuhan.
Terkait Laut China Selatan yang disengketakan, beberapa negara anggota ASEAN menyampaikan kekhawatirannya terhadap reklamasi lahan, aktivitas, dan berbagai insiden serius di perairan tersebut, termasuk tindakan yang membahayakan keselamatan semua orang, kerusakan lingkungan laut.
Para pemimpin ASEAN menekankan pentingnya penerapan Deklarasi Perilaku Para Pihak (DOC) secara penuh dan efektif secara keseluruhan, perlunya menjaga dan mendorong lingkungan yang kondusif bagi perundingan tata perilaku (Code of Conduct/COC) di Laut China Selatan.
Para pemimpin ASEAN juga menegaskan kembali pentingnya menegakkan hukum internasional, termasuk Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982.
Sementara itu Indonesia mengidentifikasi proyek kerja sama senilai US$32 miliar atau sekitar Rp490,59 triliun melalui kegiatan penjajakan bisnis (business matching) yang dilakukan selama penyelenggaraan Forum ASEAN-Indo-Pasifik (AIPF).
Selain itu, sebagai penyelenggara AIPF yang menjadi flagship event dari KTT ke-43 ASEAN, Indonesia juga mengupayakan kerja sama untuk proyek dari negara-negara lain dengan total nilai 810 juta dolar AS (sekira Rp12,4 triliun).
“Meskipun belum bisa difinalisasi dalam pertemuan hari ini, kita harapkan business matching tersebut akan bisa meningkatkan kerja sama dan pemahaman sebenarnya kebutuhan investasi yang diharapkan oleh masing-masing negara,” kata Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Nugraha Mansury.
Untuk diketahui, business matching AIPF dihadiri oleh sekitar 185 investor dalam negeri dan internasional. Sektor-sektor bisnis yang dipromosikan melalui AIPF meliputi pengembangan energi baru terbarukan, hidrogen, amonia, kilang alumina, rantai pasok baterai, serta infrastruktur jalan tol dan pelabuhan.
Indonesia memfokuskan kerja sama dengan mitra internasional untuk proyek strategis di bidang energi dan migas (lima proyek), jalan tol (sembilan proyek), pelabuhan (lima proyek), kesehatan (enam proyek), pupuk (tiga proyek), infrastruktur (10 proyek), pariwisata (sembilan proyek), juga ekosistem baterai kendaraan listrik dan rantai pasok (tiga proyek).
Menurut Wakil Menteri BUMN Rosan Roeslani, sektor yang banyak menarik minat para investor adalah energi hijau dan ekosistem baterai kendaraan listrik. “Banyak juga yang ingin berpartisipasi di sektor digitalisasi karena mereka melihat banyak potensi masyarakat kita yang belum tersentuh oleh formal financing,” tutur Rosan.
Dia menyebut sejumlah BUMN terbesar Indonesia seperti Pertamina, Pupuk Indonesia, PLN, Pelindo, Jasa Marga, MIND ID, dan Injourney turut berpartisipasi dalam AIPF.
Beberapa proyek strategis juga ditampilkan oleh Bappenas, yang diharapkan dapat menjadi platform percepatan investasi untuk beberapa proyek infrastruktur. Seperti proyek jalan tol ruas Demak-Tuban, Tuban-Gresik, Tasikmalaya-Gedebage-Ciamis, serta proyek SPAM Jatiluhur. Selain itu, beberapa negara ASEAN seperti Brunei, Myanmar, Thailand, Malaysia, dan Filipina turut mempresentasikan proyek potensial di sektor telekomunikasi dan infrastruktur.(van/lim)
