Beda pilihan presiden bisa saja membuat nyawa kita melayang. Ungkapan yang terkesan berlebihan tapi benar adanya. Misalnya saja yang terjadi di Sampang pada tahun 2018 lalu. Ada dua orang cekcok terkait presiden pilihannya masing-masing. Kemudian saling menghina dan akhirnya salah satu nyawa terbunuh.
Pada pemilihan umum (Pemilu) tahun ini juga tidak jauh berbeda. Muncul berita seorang anak yang menganiaya orang tuanya hanya karena beda pilihan politik. Bahkan anak tersebut sampai ditahan oleh kepolisian Palembang. Muncul pertanyaan, bagaimana bisa seseorang menyakiti kerabat terdekat yang senantiasa menyayanginya dan malah membela secara berlebihan calon presiden (capres) dan wakil presiden (capres) yang mungkin belum pernah ia temui?
Kalau kita cermati, kasus kekerasan fisik karena perbedaan pandangan politik memang hanya segelintir. Namun, jika melihat jumlah mereka yang mengalami perundungan dan pengucilan, akan muncul banyak kasus dan kesaksian.
Coba cek seberapa kejam kata-kata yang muncul di media sosial, termasuk grup-grup rukun tetangga, grup kerja, bahkan grup keluarga. Sekali saja kita mengungkapkan pendapat dan pilihan politik yang berbeda, pertemanan yang sudah terjalin lama bisa saja buyar. Begitupun dengan hubungan darah. Tak jarang, sesama saudara tidak saling sapa karena beda pilihan, padahal tinggal serumah dan biasanya saling ceria.
Fakta ini diperparah dengan adanya media sosial yang kini menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Potensi polarisasinya cukup tinggi berkat algoritma media sosial yang selalu menampilkan sesuatu yang disukai masing-masing individu.
Bagaimana kalau seseorang menyukai pasangan calon (paslon) tertentu? Tentu konsepnya tidak jauh berbeda. Semua hal tadi juga diperparah dengan tingkat indeks literasi digital masyarakat Indonesia yang belum mencapai taraf baik. Pada tahun 2023 saja, kita masih berada di angka 3,54 dari skala 1-5. Angka yang menggambarkan bahwa literasi digital kita hanya berada di level sedang.
Maka dari itu, dalam aspek berdemokrasi, keluarga sebagai unit sosial terkecil dan pertama memiliki peran strategis untuk benar-benar menanamkan nilai-nilai demokrasi pada anak-anak penerus masa depan bangsa.
Keluarga Punya Peran Utama
Saat masih duduk di bangku sekolah dasar, penulis sering kali mendengar singkatan Luber Jurdil yang menjadi asas pemilu. Dalam pelaksanaannya pemilu memang harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Bahkan hal ini tertulis dengan tegas di UUD 1945, tepatnya pada pasal 22E ayat 1.
Pertanyaannya apakah pemilu di Indonesia benar-benar menjalankan asas tersebut? Kalau boleh menjawab dengan jujur, penulis menilai pemilu kita belum sepenuhnya mengimplementasikan asas tersebut. Tak perlu jauh-jauh ke tingkatan paling atas, cukup melihat dinamika pilihan politik di level keluarga.
Banyak orang yang dipaksa oleh pasangannya untuk memiliki capres tertentu. Ada juga anak-anak yang tidak bisa menggunakan nuraninya, asas bebas, dan juga asas rahasia. Mereka diancam akan dilabeli dengan anak durhaka hanya karena beda pilihan dengan orangtua atau keluarganya.
Padahal, keluarga adalah tempat terbaik untuk membentuk karakter anak, termasuk terkait jiwa yang demokratis. Bagaimana mereka bisa belajar berdemokrasi kalau ayah dan ibunya tidak memberikan ruang demokrasi? Bukankah ibu adalah sekolah pertama bagi anaknya. Begitupun dengan ayah yang seharusnya menjadi panutan untuk anggota keluarga.
Keluarga seharusnya dapat mengembangkan jiwa demokratis bagi anggota-anggotanya. Ada beberapa hal yang bisa dimulai dari unit terkecil dalam sosial ini. Pertama, menyediakan pendidikan politik dini, yakni bagaimana keluarga berperan memberikan pengetahuan terkait sistem politik dan nilai-nilai demokrasi. Melalui kegiatan sehari-hari, orangtua bisa mengajarkan pentingnya partisipasi, tanggungjawab, hingga hak asasi manusia.
Kedua, menciptakan diskusi terbuka. Anak-anak harus bisa memahami bahwa setiap orang memiliki perspektif dan pandangannya masing-masing. Keluarga dapat menjadi wadah para anggota untuk belajar mendengarkan dan menghormati pandangan orang lain. Bukan malah keras kepala dan memaksakan kehendak diri sendiri ke orang lain.
Ketiga, keluarga harus membentuk nilai kewarganegaraan. Sikap-sikap baik menjadi warga negara harus ditanamkan pada anak sejak dini. Mereka harus bisa menjadi pribadi yang toleran dan menghargai pendapat orang lain. Selain itu, partisipasi pengambilan keputusan, hak asasi manusia, nilai keadilan, kesetaraan, kebebasan juga penting untuk dipahami.
Semua hal di atas tidak harus diajarkan secara formal dengan memberikan materi. Namun ditanamkan melalui tindakan dan sikap ibu dan ayah. Misalnya saja melalui interaksi keseharian seperti kebebasan memberikan pendapat dengan baik, mengatasi masalah dengan musyawarah, mendahulukan kepentingan bersama, berlaku adil ke semua anggota keluarga, dan lain sebagainya.
Setiap individu memiliki hak untuk memilih berdasarkan hati nurani tanpa paksaan. Perilaku yang salah adalah ketika memaksa orang lain untuk memilih apa yang kita kehendaki. Kita harus menjunjung tinggi toleransi, bukan hanya di aspek agama tapi juga aspek mengemukakan pendapat dan pilihan di pesta demokrasi.(*)
