MALANG POSCO MEDIA, KOTA BATU – Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai mengikuti rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Penjabat Kepala Daerah Gubernur, Bupati/Wali Kota bersama dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kantor Kemendagri, Senin (30/10) lalu.
Mendagri Tito memberikan pengarahan terkait tugas dan wewenang penjabat kepala daerah, sesuai dengan UU No 10 Tahun 2016. Sekaligus pemilihan serentak yang akan dilaksanakan 545 daerah, terdiri dari 37 provinsi, 416 kabupaten, dan 93 kota. Dalam kegiatan ini Mendagri juga menegaskan pemerintah daerah harus mempersiapkan RPJPD yang disesuaikan dengan kearifan lokal, dan selaras dengan RPJP dan RPJPN 2025-2045.
“Setelah tersusun RPJPN semua daerah harus bergerak menyusun rpjpd yang disesuaikan dengan kearifan lokal bukan hanya pemimpin yang punya power tapi juga punya target dan konsep. Jangan hanya datang apel dan di kantor,” kata Mendagri Tito.
Lebih lanjut Tito dengan semakin banyaknya PJ bupati atau walikota yang berasal dari birokrat, maka kinerja yang dimiliki harus lebih baik daripada pejabat hasil pemilukada dengan biaya yang lebih tinggi.
Lebih lanjut Menteri Tito menekankan beberapa poin kepada Pj kepala daerah agar segera mempercepat realiasi program dan anggaran sebelum berakhir masa Tahun Anggaran 2023, utamanya dengan memastikan serapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang lebih banyak.
Termasuk dengan penanganan stunting, dimana perbaikan gizi tidak hanya untuk bayinya namun juga untuk ibu hamil dan calon pengantin. Selain itu penguatan tematik di setiap wilayah harus lebih dikuatkan dan harus kuat. Mendagri mencontohkan Kota Batu dalam penguatan sektor wisata dan tematik lain yang menguatkan sektor unggulan.
Dalam sektor pendidikan, Mendagri menegaskan harus menjadi prioritas untuk mencapai Indonesia Emas 2045 didukung perbaikan mutu pendidikan baik infrastruktur maupun kelengkapan sarana dan prasarana serta SDM tenaga kependidikan. Diungkapkan oleh Tito bahwa saat ini program beasiswa di Bappenas bahkan dibeberapa kementrian banyak yang belum termanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah.
Termasuk disektor anggaran, banyak bantuan dari pemerintah pusat yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan pembangunan dan kemasyarakatan seperti pekerjaan umum, pemuda olahraga, pariwisata, pertanian, pendidikan dan sosial yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan pembangunan dan kemasyarakatan.
Pj Kepala Daerah dituntut harus menunjukkan kualitas pelayanan yang lebih baik dan dapat diterima baik itu oleh ASN maupun masyarakat serta harus bisa merangkul semua pihak dan tidak boleh membuat kebijakan yang mengganggu stabilitas daerah.
Menanggapi hal tersebut Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai memastikan akan melaksanakan poin-poin arahan dari Mendagri untuk dilaksanakan di Kota Wisata Batu. Meskipun di beberapa poin sudah terlaksana dengan baik seperti penanganan stunting kemiskinan ekstrem, beasiswa sektor pendidikan hingga penanganan inflasi daerah yang bisa ditekan dengan baik.
“Sesuai dengan arahan Bapak Mendagri kita akan segera laksanakan dan teruskan kepada jajaran SKPD terkait agar segera bekerja dengan maksimal melaksanakan program dan realisasi anggaran dengan cepat di berbagai bidang yang telah direncanakan,” ujar Aries Selasa (31/10) kemarin.
Menurut Aries arahan Mendagri bisa dijadikan sebagai arahan dan acuan bagi pemerintah daerah agar bisa melaksanakan program dengan tepat sasaran agar benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat maupun ASN.
“Adapun Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 yaitu Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan telah dijabarkan dalam enam prioritas pembangunan di Kota Batu. Meliputi penghapusan kemiskinan ekstrem melalui BLT dan penurunan tingkat pengangguran dengan job fair, penurunan stunting dan peningkatan kualitas kesehatan melalui program OPD jadi orang tua asuh bagi balita stunting,” ungkapnya.
Kemudian kami juga melakukan pengendalian inflasi seperti pasar murah dan sidak harga, peningkatan investasi dengan mempermudah investor namun dengan catatan harus membuat segala administrasi tampa melanggar RTRW. Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia.
“Kami juga mengutamakan pembangunan infrastruktur yang bersentuhan dan dirasakan langsung oleh masyarakat, peningkatan nilai tambah SDA dan mensukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dengan memberikan dana hibah Rp 31 miliar ke KPU, Bawaslu, TNI dan Polri,” pungkasnya. (eri)
