MALANG – Kementrian Perhubungan (Kemenhub) diisyaratkan telah mengalokasikan anggaran khusus untuk pembangunan palang pintu perlintasan Kereta Api (KA) di jalan provinsi di Jatim. Realisasi proyek strategis ini akan diwujudkan tahun 2024 mendatang.
Hal di atas diungkapkan Joko Pitoyo, Kabid Perkeretaapian dan Jaringan Transportasi Dishub Jatim, saat mendampingi Nyono Kadishub Jatim sidak lintasan kereta api tanpa palang pintu di beberapa titik di kawasan Malang Raya.
‘’Sekarang sedang berproses. Insya Allah, tahun depan, proyek pembangunan palang pintu di perlintasan sebidang milik provinsi, bisa dimulai,’’ tandas Joko, yang juga mantan Kepala UPT Bandara Abd. Saleh, Malang ini.
Seperti diberitakan diharian ini sebelumnya, Dishub Jatim tiada henti memonitoring palang pintu perlintasan KA sebidang di Jatim. Dikomando Kadishub Jatim Nyono, Dishub Jatim road show mulai Banyuwangi sampai ujung barat Jatim.
Dikatakan Joko, jika tidak ada perubahan Kemenhub akan membangun 10 palang pintu di perlintasan jalan milik provinsi. Pembangunan 10 proyek vital ini akan diwujudkan di KAI Daop (Daerah Operasi) 9, Jember.
‘’Besar. Lumayan besar. Palang pintu perlintasan sebidang saja, yang kualitasnya paling bagus bisa mencapai Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar. Proyek palang pintu Kemenhub ini di atas jalan provinsi. Otomatis lebih besar dan lebih mahal,’’ kata Joko meyakinkan.
Di sisi lain, saat ini, dari catatan Dishub Jatim ada 1.290 perlintasan KA yang berada di jalur KA aktif. Sebanyak 470 perlintasan masih belum terjaga. Pemprov melalui Dishub sudah mengusulkan pembangunan pembangunan palang pintu di perlintasan.
Hingga Maret 2023, terdapat 296 rekomendasi pembangunan palang pintu di Jatim yang diajukan ke Kemenhub. Sebanyak 80 unit sudah dibangun. Sisanya ada 216 unit masih dalam proses.
Menurut Joko, gubernur telah membuat Surat Edaran pada kepala daerah. Harapannya perlintasan tidak berpalang dikelola agar tidak membahayakan. “Ada 35 daerah yang dilintasi KA. Sudah ada respon soal edaran,” kata Joko.
Saat ini, banyak daerah yang menanggapi serius instruksi gubernur. Mereka mendata perlintasan tanpa berpalang. Hanya saja, masalahnya tetap pada keterbatasan anggaran. Akibatnya, Pemkab minta bantuan dana dari Pemprov.
‘’Ada 17 daerah yang mengajukan proposal dan masih diproses. Permohonan diteliti terlebih dahulu. Sebab, harus menyesuaikan anggaran,’’ pungkasnya dengan menyebut bantuan akan mempertimbangkan tingkat intensitas kendaraan melintasi perlintasan. (has)
