MALANG POSCO MEDIA, MALANG– Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Tak terkecuali di Kota Wisata Batu. Bahkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian Kota Batu mampu menyerap pekerja sektor non formal cukup tinggi, mengurangi pengangguran dan menarik investasi di Kota Batu.
Untuk itu Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Batu terus berupaya agar UMKM di Kota Batu terus bertumbuh, berkembang dan bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Termasuk sertifikasi untuk 15 ribu UMKM di Kota Batu. Bagaimana langkahnya, berikut wawancara Kepala Diskoperindag Kota Batu, Aries Setiawan dengan wartawan Malang Posco Media, Kerisdianto.
MPM : “Apa program prioritas Diskoperindag Kota Batu di tahun ini?”
ARIES : “Program prioritas kami tahun ini adalah fokus peningkatan kualitas UMKM Kota Batu melalui program sertifikasi produk-produk UMKM. Dengan produk UMKM tersertifikasi, maka produk UMKM Kota Batu memiliki standar dan kualitas. Sehingga bisa bersaing secara nasional dan internasional atau bisa melakukan ekspor”.
MPM : “Berapa total UMKM di Kota Batu saat ini?”
ARIES : “Total UMKM ada 20 ribu lebih. Tapi dari jumlah tersebut yang sudah memiliki sertifikasi atau telah mengikuti standar kurasi masih 5 ribu produk. Perlu kami jelaskan bahwa produk yang telah tersertifikasi itu artinya telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), memiliki label halal untuk dikonsumsi, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) hingga izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).
MPM : “Apakah masih ada yang belum?”
ARIES : “Sampai saat ini masih ada 5 ribu produk UMKM yang tersertifikasi dari 20 ribu produk yang ada di Kota Batu. Maka kami targetkan sisanya 15 ribu produk UMKM bisa tersertifikasi halal. Setidaknya kami akan berupaya bisa menyelesaikan program sertifikasi gratis ini dalam dua tahun ke depan”.
MPM : “Seberapa penting produk UMKM harus memiliki sertifikasi?”
ARIES : “Sertifikasi produk UMKM mulai NIB, label halal, BPOM hingga izin PIRT sangat penting. Pasalnya ketika produk UMKM memiliki sertifikasi akan lebih mudah bersaing dan terkontrol. Bahkan mereka juga bisa memasarkan produknya ke swalayan hingga luar negeri”.
MPM : “Apakah ada program lainnya yang mendukung produk UMKM Kota Batu bersaing dengan produk UMKM luar daerah?”
ARIES : “Tentu ada. Diantaranya kami memiliki Rumah Kemasan Sentra Industri Menengah Kota Batu di Jalan Abdul Gani Atas. Rumah kemasan digunakan untuk memfasilitasi pelaku Kota Batu, khususnya mikro dan kecil untuk mendesain dan meredesain (mendesain ulang.red) kemasan produk”.
MPM : “Lebih tepatnya bagaimana?”
ARIES : “Dengan adanya rumah kemasan ini pelaku UMKM Kota Batu tak perlu harus ke luar kota. Sehingga perhitungan biaya menjadi lebih ringan. Apalagi rumah kemasan membantu pelaku UMKM untuk mendesain dan meredesain kemasannya produknya sehingga punya daya saing dan bernilai tinggi. Jadi tidak hanya dari kualitas rasa, tapi kualitas harga dilihat dari kemasan”.
MPM : “Sebagai Kota Wisata, apakah ada upaya untuk menggandeng pelaku usaha sektor pariwisata untuk memasarkan produk UMKM Kota Batu?”
ARIES : “Kerjasama dengan pelaku wisata sudah pasti melalui program Pojok UMKM. Yaitu hasil produk UMKM dipajang di ruang tunggu hotel hingga tempat wisata. Namun belum semua hotel menampung, ini karena produk UMKM belum tersertifikasi. Nah, dengan sertifikasi produk UMKM ke depannya dipastikan lebih mudah nampang di setiap hotel, tempat wisata, resto dan cafe yang ada di Kota Batu. Bahkan kami juga bekerja sama dengan toko modern agar menampung produk UMKM dengan space 20 persen. Kemudian kami telah bekerja sama dengan tokopedia dan sejenisnya agar produk Kota Batu masik e-Commerce”.
MPM : “Terkait upaya peningkatkan manejemen pemasaran produk UMKM seperti apa?”
ARIES : “Kalau pemasaran, kami ingin bangun sebuah koperasi yang berisi produk-produk UMKM di Kota Batu. Tujuannya memudahkan pemasaran hingga sertifikasi. Bahkan untuk ekspor ke luar negeri akan lebih mudah untuk perizinan dan segala administrasi. Ini mengacu dari permasalahan pelaku UMKM yang kesulitan secara administrasi dan persyaratan untuk menjual produknya ke luar negeri atau ekspor. Selain itu kami juga berkolaborasi dengan stakeholder terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata, Kadin, Komunitas Ekraf hingga Kementerian”. (eri/mar)
