spot_img
Monday, July 15, 2024
spot_img

Kerucutkan Skema Transportasi BTS,  Pekan Depan Presentasi  di Kemenhub

Berita Lainnya

Berita Terbaru

MALANG POSCO MEDIA-Realisasi rencana transportasi publik dengan sistem Buy The Service (BTS) di Kota Malang semakin diserusi. Pekan depan Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dan perangkat daerah terkait  mempresentasikan skema layanan transportasi BTS yang akan diterapkan di Kota Malang.  Presentasi dilakukan di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Jakarta.

Wahyu mengaku sudah mengerucutkan skema yang diinginkan untuk bisa diterapkan di Kota Malang. Salah satunya menciptakan armada angkutan baru.  

“Sementara memang nanti bisa kendaraannya adalah armada baru. Jadi memang armada baru semua nanti akan ber AC, ada komputernya, GPS dan Wifi untuk kenyamanan,” tegas Wahyu

Konsep ini sebelumnya belum dimunculkan, karena sebelumnya diketahui konsep angkutan publik dengan skema BTS akan diterapkan dengan meng-upgrade angkutan  kota yang sudah ada. Saat dikonfirmasi kembali, Wahyu mengaku skema armada baru adalah salat satu opsi.

Ia mengatakan ketika ada armada angkutan publik yang baru, tidak serta merta meninggalkan armada angkutan kota yang lama.

“Jadi nanti salah satu skemanya ada kendaraan baru. Tapi tetap untuk angkot yang diupgrade itu bisa mengambil jalur atau rute yang ruas-ruas jalannya lebih kecil,” tegas Wahyu menjelaskan.

Ia menegaskan tidak akan meninggalkan  angkutan kota yang lama. Begitu pula dengan driver atau pemilik usaha transportasi darat yang sudah lama menjalani pekerjaan di bidang tersebut.

Wahyu mengakui pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan sopir-sopir angkotan umum kota terkait konsep-konsep skema BTS yang akan diajukan pekan depan  Ke Kementrian Perhubungan (Kemenhub).

“Tetap kami tidak akan meninggalkan teman-teman sopir angkot. Jikapun nanti ada armada atau kendaraannya baru, sopirnya kami akan ambil dari sopir atau driver angkot yang ada selama ini. Intinya semua pasti dilibatkan tetap dijaga,” terang pria asal Kelurahan Bareng ini.

Tidak hanya itu Wahyu mengungkapkan pula jika saat ini Pemkot Malang sudah menunjuk pihak ketiga untuk menyiapkan Feasibility Study (FS) dari skema transportasi publik ini. Ketika tim sudah selesai menyusun FS, maka akan diketahui jumlah kebutuhan armada kendaraan publik yang dibutuhkan Kota Malang.

Termasuk di dalamnya kajian ruas-ruas jalan, rute, hingga trayek yang paling tepat untuk nanti diterapkan.

“Sementara ini kami masih menunjuk pihak ketiga untuk menyusun FS. Nanti kalau FS sudah jadi pasti ketahuan Kota Malang kebutuhan kendaraan publiik ini berapa, ruas-ruas jalannya seperti apa, rute mana yang berpotensi macet dan tidak. Dan sebagainya. Ini akan kaji penuh,” terang Wahyu.

Meski begitu, ditambahkannya, kajian awal dari penerapan skema layanan transportasi publik BTS Kota Malang sudah ada. Dan pada 24 Juni mendatang, ia dan dinas terkait akan mempresentasikannya di hadapan perwakilan Direktur Angkutan Jalan, Dirjen Perhubungan Darat (Hubdat) Kemenhub.

Hal ini diakui Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Malang R Widjaja Saleh Putra. Saat dikonfirmasi kembali oleh Malang Posco Media, ia mengakui ada beberapa skema yang memang akan diajukan.

“Ya salah satunya memang ada armada yang baru seperti yang disampaikan Bapak Pj. Dan opsi lainnya ya itu skemanya angkot yang lama di-upgrade. Memang opsi-opsi itu yang akan kami ajukan nanti akan dapat arahan dan sebagainya seperti apa yang paling tepat,” tutur Jaya sapannya saat ditemui, Kamis (20/6).

Menurut Jaya, pihaknya sudah menyiapkan kajian awal beserta skema-skema penerapan yang bisa dilakukan di Kota Malang. Untuk skema yang paling tepat seperti apa, ia mengaku seluruhnya akan diserahkan kepada Kemenhub.  

Karena harapannya ada bantuan subsidi yang diberikan Kemenhub  untuk penerapan layanan transportasi publik skema BTS kepada Pemkot Malang.

“Ya seperti di Solo dan Palembang mereka dapat subsidi. Solo bahkan 100 persen di awalnya. Kami berharap memang ada bantuan subsidi. Tapi juga tidak menutup kemungkinan bisa sharing anggaran, dari APBD sendiri dan juga dari APBN. Semua tergantung keputusan pusat saja,” pungkas Jaya. (ica/van)

spot_img

Berita Lainnya

Berita Terbaru

- Advertisement -spot_img