MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Ambruknya atap SMP Islam Al-Amin di Kelurahan Kedungkandang yang terjadi pada Kamis (20/2) lalu, mengundang perhatian Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, Minggu (23/2) kemarin. Kunjungan ini dilakukan untuk melihat langsung dampak insiden ambruknya atap sekolah.
Wanita yang akrab disapa Mia ini berjanji akan mencarikan solusi agar proses pembelajaran tetap berjalan lancar. Pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta pejabat setempat, termasuk RT, RW, lurah, dan camat, guna mencari tempat alternatif bagi siswa yang terdampak. Beberapa kelas tidak bisa digunakan akibat material runtuhan atap yang berserakan.
“Paling tidak, kelas 9 yang saat ini sedang menghadapi ujian dapat belajar dengan on time. Persiapan mereka sudah luar biasa, jangan sampai musibah ini menghambat proses belajar mereka,” tegas Mia saat meninjau lokasi.
Selain memastikan solusi jangka pendek, Mia juga ingin melihat langsung bagaimana proses pembelajaran berlangsung pasca-kejadian. Hingga saat ini, sebanyak 265 siswa harus menjalani pembelajaran daring. Ia berharap siswa dapat segera kembali belajar tatap muka seperti biasa.
“Ini kan force majeure, jadi memang belum ada kesiapan terkait penggantian metode belajar. Saya berharap pembelajaran daring ini tidak berlangsung terlalu lama, terutama bagi siswa kelas 9 yang akan menghadapi ujian,” kata Mia.
Lebih lanjut, Mia menyoroti aspek perawatan bangunan sekolah yang berusia 13 tahun ini. Ia ingin mengetahui sejauh mana upaya perawatan yang telah dilakukan, mengingat gedung tersebut dibangun menggunakan dana bantuan dari Pemkot Malang.
Dalam upaya memperbaiki atap yang ambruk, Mia memastikan akan mengoordinasikan kemungkinan adanya bantuan pemerintah. Meski merupakan sekolah swasta, mekanisme bantuan tetap memungkinkan dengan pengajuan proposal terlebih dahulu. Jika prosedur tersebut memakan waktu lama, ia berupaya mencari alternatif lain.
“Kami akan mencari jalan agar bisa membantu, baik melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun perangkat daerah lainnya. Misalnya, BAZNAS mungkin bisa menyediakan anggaran tambahan untuk membantu perbaikan,” pungkas Mia. (ian/aim)
