MALANG POSCO MEDIA, PALANGKARAYA – Ketua Paguyuban Jawa Timur Kota Palangkaraya, Ir. Amin Bahrudin Asari, ST, MT, angkat bicara terkait orasi yang disampaikan oleh organisasi yang menamakan diri Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT). Pernyataan GSJT yang mengkritisi dan mengancam Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) atas penindakan truk Over Dimension dan Over Loading (ODOL) dinilai sangat disayangkan dan tidak mencerminkan sikap bijak dalam menyampaikan aspirasi.
Amin menegaskan bahwa orasi dengan gaya provokatif dan disertai ancaman tidak sejalan dengan prinsip negara hukum.
“Silakan sampaikan aspirasi, tapi lakukan dengan santun dan bijaksana. Jangan arogansi disertai pengancaman. Kita berada di negara hukum, maka patuhi dan taati aturan yang berlaku,” tegas Amin, Senin (21/7).
Ia menilai kebijakan Gubernur Kalteng Agustiar Sabran dalam menindak tegas truk ODOL merupakan langkah yang tepat demi menjaga infrastruktur jalan dan keselamatan masyarakat.
“Kami, warga Jawa Timur yang telah menetap di Kalimantan Tengah, justru mendukung penertiban ODOL karena dampaknya nyata merusak jalan akibat muatan berlebih,” lanjut Amin.
Menurutnya, pernyataan GSJT justru telah menimbulkan keresahan di kalangan warga Jawa Timur yang tinggal di Kalteng. Bahkan, sejumlah ormas Dayak di Kalimantan Tengah dikabarkan mengecam keras sikap GSJT tersebut.
“Kami dari Paguyuban Brawijaya Jawa Timur di Palangkaraya tidak ada sangkut pautnya dengan GSJT. Jangan karena ulah mereka, kami di sini ikut terkena imbasnya. Mungkin di Jawa kalian tenang, tapi kami di sini yang harus menghadapi reaksi masyarakat setempat,” ungkapnya.
Amin mendesak pengurus GSJT agar segera mencabut pernyataan pengancaman dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka guna meredakan tensi yang tengah menghangat di Palangkaraya.
Sebelumnya, GSJT sempat menyampaikan ancaman pemblokiran logistik sebagai bentuk penolakan atas kebijakan penertiban ODOL di wilayah Kalteng. Ancaman tersebut memicu reaksi keras dari masyarakat lokal, termasuk dari tokoh muda Dayak, Bambang Irawan yang mendukung penuh langkah Gubernur Kalteng dalam penegakan aturan.
Situasi ini pun menuntut ketenangan dan komunikasi lintas pihak, terutama agar tidak menciptakan konflik horizontal antardaerah. Paguyuban Jawa Timur di Palangkaraya berharap polemik ini bisa segera diredam agar tak meluas dan merusak kerukunan warga lintas provinsi yang telah terjalin harmonis di Bumi Tambun Bungai. (aim)
