[ad_1]
Malang Posco Media – Firman Kurniawan, seorang ahli komunikasi dari Universitas Indonesia, berbagi beberapa saran untuk membantu masyarakat menghindari penyebaran informasi palsu atau hoaks yang cenderung meningkat menjelang masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.
Satu strategi yang dapat diterapkan adalah menjaga keseimbangan emosi ketika menghadapi informasi yang bersifat sensasional atau berlebihan, yang mungkin berpotensi menjadi hoaks.
“Hal paling utama adalah jangan emosional ketika menerima informasi yang diduga hoaks. Karena ketika masyarakat emosional, kadang-kadang berakhir membuat pernyataan-pernyataan yang tidak perlu dan akhirnya merugikan,” kata Firman saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Minggu (3/12).
Menurut Firman, menjaga emosi hal perlu dilakukan agar masyarakat tetap menjaga pemikiran logis atau rasionalitas baik saat menerima informasi bernada negatif maupun bernada positif.
Dengan demikian, masyarakat bisa mencerna informasi dengan lebih baik, netral, dan tidak membuat keputusan yang merugikan.
Setelah menjaga pola pikir dengan logis, masyarakat bisa melanjutkan ke tahapan selanjutnya, yaitu berpikiran kritis. Firman mengatakan ada baiknya masyarakat mengasah pemikiran kritis saat ingin membagikan informasi yang diterimanya sehingga tidak menyebarkan berita bohong.
“Masyarakat ini perlu membentengi diri sendiri. Pertanyakan apakah sumber informasinya benar? Apakah sumbernya dapat dipercaya? Apakah ada media lain yang menyatakan hal sama? Pertanyaan-pertanyaan kritis ini membantu masyarakat tidak asal telan informasi,” kata Firman.
Selanjutnya kiat yang perlu dilakukan agar tidak terjebak hoaks ialah melakukan konfirmasi terhadap pertanyaan kritis seusai mendapatkan informasi.
Firman menyebutkan masyarakat harus secara aktif mencari konfirmasi kebenaran dari informasi yang didapatkan. Apalagi saat ini hal tersebut bisa dilakukan dengan mudah mengingat di Indonesia cukup banyak gerakan masyarakat sipil yang menyediakan fasilitas cek fakta mengenai informasi yang beredar di ruang digital.
Dia mencontohkan misalnya seperti fasilitas dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) yang bisa diakses di berbagai medium mulai dari web hingga media sosial.
Dari sisi pemerintah, Kementerian Kominfo juga menghadirkan kanal serupa untuk pengecekan fakta sebuah informasi lewat situs web cekhoaks.aduankonten.id.
Dengan melakukan konfirmasi, selain mendapatkan kebenaran dari sebuah informasi maka masyarakat bisa tidak akan sembarang membagikan berita palsu yang dapat merugikan lebih banyak pihak.
“Kewaspadaan itu perlu dibangun dengan memanfaatkan teknologi juga. Memang terkesan rumit namun hal itu perlu agar masyarakat dapat kejelasan dan aman. Sehingga tidak asal terima dan tidak asal menyebarluaskan hoaks,” kata Firman.
Pada masa awal kampanye, Kementerian Kominfo mencatat terdapat peningkatan yang signifikan untuk temuan isu hoaks terkait Pemilu 2024.
Peningkatan signifikan terlihat dari September 2023, dari awalnya 13 temuan, menjadi 20 pada Oktober dan terakhir, pada November ditemukan 39 isu hoaks tentang Pemilu.(ntr/mpm)
[ad_2]
