MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan secara resmi digaungkan komitmennya, Rabu (10/8). Gerakan tersebut diluncurkan dalam Kick Off Gerakan Nasional Inflasi Pangan yang diinisiasi Bank Indonesia (BI) di Grand Mercure Hotel Mirama Malang.
Gerakan ini digiatkan mengingat kondisi pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional yang harus terus dijaga.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, yang hadir langsung menjelaskan bahwa saat ini kondisi ekonomi dunia diakui sedang bergejolak. Resesi terjadi di berbagai negara dengan harga-harga barang melambung tinggi.
“Belum lagi adanya kondisi geopolitik, perang di Russia dan Ukraina. Dan dua negara ini adalah pemasok 20 persen ketersediaan energi dan pangan global. Tentu kondisi ini akan memberi dampak seluruh negara. Inilah mengapa gerakan pangan sangat penting diwujudkan,” ungkap Perry.
Ia mengatakan kembali pertumbuhan ekonomi secara nasional ada di angka 5,44 persen. Lebih tinggi dari China yang ada di angka 3,3 persen. Meski lebih tinggi, kondisi ini dikatakan belum pulih sepenuhnya.
Pasalnya kondisi Inflasi secara nasional berada di angka 4,89 persen hampir menyentuh angka 5 persen. Dimana sektor penyumbang inflasi tertinggi ada di sektor pangan atau volatile food.
“Inflasi pangan kita di angka 10,47 persen. Mestinya tidak boleh lebih dari 5 persen. Maka dari itu ini sudah menyangkut masalah sosial dan ekonomi,” tegas Perry.
BI menargetkan inflasi pangan dapat turun di angka 5 persen di tahun ini. Salah satu upaya yang dikakukan adalah gerakan bersama-sama inflasi pangan dengan melaksanakan operasi pasar.
Peluncuran juga dihadiri Anggota Komisi XI DPR RI Ir Andreas Eddy Susetyo MM. Menurutnya, fungsi komisi XI setiap harinya juga fokus pada pengawasan kebijakan ekonomi maupun fiskal negara. Pihaknya pun memahami kondisi inflasi negara masih belum berada di angka yang aman.
DPR RI dikatakannya sangat mendukung gerakan bersifat nasional dan menyeluruh untuk mengendalikan inflasi di sektor pangan. Belum lama ini DPR RI menyepakati penambahan anggaran untuk subsidi energi hampir sebesar Rp 520 triliun.
“Di APBN juga kita sepakati untuk menyiapkan DAK (Dana Alokasi Khusus) untuk kesiapan pangan. Harapannya nanti daerah-daerah bisa mengintervensi ini dilakukan operasi-operasi pasar. Gerakan menanam produk pertanian atau holtikultura bisa digerakan masif, lebih banyak melibatkan masyarakat akan lebih baik,” tegas legislator PDI Perjuangan ini.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan bahwa Jatim memberi kontribusi pertumbuhan ekonomi sebesar 14,30 persen untuk nasional. Pertumbuhan ekonomi Jatim di Triwulan II tahun 2022 di angka 5,74 persen, sedangkan untuk kontribusi 25,30 persen PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) di Pulau Jawa.
“Meski begitu, inflasi Jatim di Triwulan II Tahun 2022 berada di angka 0,61 persen (month to month). Dan inflasi di Jawa Timur memang terbanyak dikarenakan harga cabai,” tegas Khofifah.
Untuk itulah Ia berharap kebijakan pemerintah pusat mendukung peningkatan sektor holtikultura secara massif. Pasalnya di Jawa Timur lahan pertanian masih cukup besar dan ini bisa mendukung program gerakan nasional untuk penanganan inflasi pangan Indonesia.
Ia juga meminta pemerintah pusat mengolah kebijakan dengan tepat sasaran, melihat kondisi daerah dengan potensinya masing-masing di bidang pangan.
Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji, menambahkan, pihaknya menunggu kebijakan Pusat untuk mendistribusikan alokasi dana. Kerjasama antar daerah di bidang pertanian maupun produk peternakan terus dilakukan untuk menekan inflasi yang terjadi di sektor pangan. (ica/lin)
