MALANG POSCO MEDIA, KOTA BATU – Disadari atau tidak Pemkot Batu telah dipimpin oleh Pj Wali Kota. Per 29 April lalu menjadi catatan 100 hari Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai menjabat. Tentunya selama 100 hari menjabat itu ada pro kontra atas kinerja Pj Wali Kota.
Wakil Ketua I DPRD Kota Batu, Nurochman menilai bahwa positif dan mengapresiasi kinerja 100 hari Pj Wali Kota Batu. Namun sayangnya upaya yang dilakukan Pj Wali Kota Batu kurang diimbangi dengan kinerja OPD di Pemkot Batu.
“Secara normative, Pj Wali Kota sudah melakukan evaluasi dan identifikasi terhadap beberapa persoalan yang menjadi penghambat kurangnya inovasi di level OPD. Karena memang kami menilai kondisinya kinerja OPD monoton dalam merencanakan program dan kegiatan, serta masih minimnya upaya merealisasikan program-program yang sudah di tetapkan dalam APBD,” ujar Nurochman kepada Malang Posco Media, Kamis (4/5) kemarin.
Dengan kondisi tersebut, OPD harus segera melakukan penyesuaian terhadap apa-apa yang sudah digariskan oleh Pj Wali Kota. Sehingga OPD tidak lagi berpedoman pada kebijakan-kebijakan lama yang tidak sesuai dengan arah kebijakan baru yang tertuang dalam RPD.
“Seperti contoh bagaimana memberi ruang kreatif terhadap penggiat seni budaya, bagaimana mengelola area potensial parkir sebagai salah satu unsur pendulang PAD. Bagaimana menyelesaikan piutang pajak, bagaimana memberi kemudahan perizinan satu pintu dan kepastian hukum bagi pemohon yang tentunya tetap harus merujuk pada ketentuan yang berlaku, ataupun kebijakan lokal yang sudah ditetapkan,” bebernya.
Selain itu, Cak Nur juga menyoroti bagaimana mengajak stake holder pajak bicara tentang sumbangsih wajib pajak terhadap pembangunan Kota Batu di samping orientasi profit bagi tempat usahanya. Serta bagaimana Pj Wali Kota melakukan reformasi birokrasi di Kota Batu yang selama ini Ia rasakan tidak adanya sinergitas yang baik.
“100 hari bagi Pj Wali Kota bisa jadi tidak berwujud apa-apa bila tidak ada dukungan dan sinergitas yang baik dari para asisten, staf ahli, Sekda dan kepala OPD sebagai instrumen pelaksana kebijakan. Melihat hal tersebut semoga Pj Wali Kota mampu menjadi konduktor atas orkestra pemerintah Kota Batu dimasa transisi yang sangat krusial ini,” harapnya.
Lebih lanjut, saat ini menjadi momentum melakukan perbaikan di semua lini. Karena masyarakat menunggu gebrakan-gebrakan kebijakan yang tidak sekedar inovatif. Tapi saatnya kebijakan pembangunan berpihak kepada rakyat, Cak Nur menegaskan agar hal tersebut jangan hanya sekedar menjadi narasi yang tidak bisa direalisasikan.
“Melihat kinerja Pj Wali Kota, saya masih menyakini bahwa Pj Wali Kota belum bisa banyak melakukannya di masa 100 hari kerjanya karena secara normatif masih berpedoman atas DPA, APBD produk kepemimpinan sebelumnya yang secara hukum harus dijadikan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan,” ungkapnya.
Maka momentum perubahan anggaran yang di canangkan lebih awal oleh Pj. Wali Kota harus mendapat dukungan dari ketua dan anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Juga para kepala OPD supaya bisa memasukkan hal-hal baru yang lebih baik dan progresif untuk masyarakat Kota Batu.
“Dan DPRD sangat welcome terhadap upaya yang telah direncakan di masa transisi kepemimpinan Kota Batu ini, demi kebaikan warga masyarakat Kota Batu,” tandasnya. (eri/udi/mpm)
