MALANG POSCO MEDIA, KOTA BATU – Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai bakal mengawal program-program prioritas di sisa waktu APBD Kota Batu tahun ini. Di siswa waktu tiga bulan ini dirinya optimis mampu menyelesaikan 25 program prioritas yang tersisa, baik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan program sosial.
“Pertama di Bidang Pendidikan telah dialokasikan tambahan hampir Rp 10 miliar yang dipergunakan untuk beasiswa pelajar berprestasi, kurang mampu dan korban Covid-l9. Kemudian meningkatan alokasi BOSDA termasuk untuk mengakomodir pelajar SMPN 7 Kota Batu. Kenaikan Insentif Guru Tidak tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) serta rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah,” ujar Aries.
Dijelaskannya, di Bidang Kesehatan dialokasikan tambahan hampir Rp 15 miliar yang dipergunakan untuk penanganan strategis penurunan angka stunting, pembayaran JKN-PBID, pengadaan peralatan medis dan operasionalisasi PSC.
“Selanjutnya di Bidang Ketenagakerjaan dialokasikan tambahan hampir Rp 4 miliar yang dipergunakan untuk penyebarluasan informasi pasar kerja (Job Fair), pelatihan kerja bagi para pencari kerja sampai bersertifikat, BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, Bidang UMKM,” bebernya.
Pihaknya juga memasukkan alokasi tambahan Rp 1,5 miliar dipergunakan untuk pembinaan dan pendampingan kepada para pelaku usaha dengan kegiatan pelatihan dalam rangka peningkatan SDM bagi UMKM yang dilakukan melalui PLUT. Dengan tujuan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Kota Batu.
“Agar semua program-program tersebut bia direalisasikan pada P-APBD 2023 ini, legislatif bisa melakukan pengawasan dan mengawalnya. Kami menyakini bahwa dengan sinergi antara pemerintah dan DPRD, serta partisipasi aktif masyarakat, kita dapat mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama,” harapnya.
Sebaliknya, Aries juga tidak menapik bahwa eksekutif dan legislatif mencoret sembilan program prioritas yang tidak mungkin dijalankan tahun 2023. Di mana Pemkot Batu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023 sampai dengan triwulan II.
“Dari hasil evaluasi yang kami lakukan ada sembilan program prioritas yang tidak bisa dijalankan disisa tahun kegiatan. Beberapa program yang tidak bisa dilaksanakan berada di empat OPD. Diantaranya Dinas Perumahan terdiri dari lima program, DPUPR dua program, serta Dinas Pertanian dan Dinas Kesehatan dengan masing-masing satu program,” ungkapnya. (eri/aim)
