MALANG POSCO MEDIA, KOTA BATU – Pelayanan pendidikan di Kota Batu bisa dibilang tergopoh-gopoh. Hal itu dikarenakan ada 15 sekolah negeri tingkat SD maupun SMP di Kota Batu dikepalai pelaksana tugas atau Plt.
“Per Agustus kemarin ada 15 sekolah di Kota Batu yang dikepalai oleh Plt. Ini membuat pelayanan pendidikan berkurang karena satu orang harus menjabat dan bertanggung jawab di dua sekolah,” ujar Ketua PGRI Kota Batu Budi Prasetyo kepada Malang Posco Media.
Banyaknya jabatan Kepala Sekolah diisi dengan Plt karena banyak guru yang terkendala dalam kenaikan pangkat. Yakni diberlakukan sistem aturan yang baru. “Itu yang saat ini kami kawal. Terkait aplikasi atau aturan sistem baru sebenarnya lebih dimudahkan, tapi yang menjadi hambatan belum familiar,” bebernya.
Menurutnya dengan sistem yang baru, guru tidak perlu jauh-jauh untuk mengurus dan menyiapkan dokumen. Karena semua sudah bisa dilakukan melalui aplikasi yang hanya dengan kirim soft file saja.
“Selain belum familiar, kami menilai bahwa di dinas perlu tenaga khusus yang bisa mengelola masalah tersebut. Khususnya di jenjang SD belum disiapkan tenaga untuk mengurusi masalah pangkat dan jabatan,” ungkapnya.
Untuk itu pihaknya berharap agar Dinas Pendidikan menyikapi dan memberikan kemudahan terkait kenaikan pangkat. Terlebih pada Desember mendatang bisa dipastikan ada 20 sekolah yang akan dikepalai oleh Plt.
Selain banyaknya Kepala Sekolah yang belum definitif. PGRI Kota Batu juga tengah memperjuangan nasib guru honorer yang tahun ini adalah batas waktu untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu.
“Bagi kami saat ini yang urgen ya bagaimana nasib temen-temen honorer, yakni GTT dan PTT bisa diangkat P3K paruh waktu tahun ini. Kami mencatat ada sekitar 150 guru honorer di sekolah negeri di Kota Batu yang perlu diperjuangkan. Sedangkan untuk di sekolah swasta masih dilakukan pendataan,” paparnya.
Lebih lanjut, Budi menerangkan bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan agar GTT dan PTT masuk sebagai P3K paruh waktu. Yakni dengan mengawal proses pengajuan P3K bagi ratusan guru tersebut.(eri/lim)
