MALANG POSCO MEDIA, MALANG– Dr Handi Priyanto, AP M.Si memiliki tugas cukup berat. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang ini harus terus memutar otak untuk bisa menggali potensi-potensi pendapatan daerah, yang nantinya akan dikembalikan kepada warga Kota Malang dalam bentuk pembangunan.
Kepada Malang Posco Media, Handi menyampaikan satu strategi unggulan yang dikerjakannya bersama timnya di Bapenda Kota Malang. Untuk dapat mencapai target PAD (Pendapatan Asli
Daerah) di Tahun 2024 ini. Ia menceritakan soal “Tiga Sobo”.
Seperti pada 2024 ini target PAD Kota Malang ditetapkan sebesar Rp 845,5 miliar. Hingga Oktober 2024 lalu, yang berhasil dikumpulkan sebesar Rp 545,3 miliar. Berikut perbincangan dengan Malang Posco Media (MPM) mengenai strategi yang dilancarkan Handi (HP) sebagai Kepala Bapenda. Ia meyakini dengan strategi itu, warga Kota Malang bisa melek dengan kewajibannya sebagai Wajib Pajak (WP) sehingga bersama-sama bisa membangun Kota Malang lebih baik.
MPM: Bisa dijelaskan Pak, apa saja Tiga Sobo itu? Artinya apa?
HP: Itu adalah cara kami menjemput bola. Itu strategi menjemput, artinya mendatangi atau “sobo”. Jadi kami mendatangi lokasi-lokasi warga. Dan ada tiga yang kami lakukan. Pertama Sobo Kelurahan, Sobo RW dan terakhir Sobo Perumahan.
MPM: Kenapa ada tiga sobo?
HP: Pertama kan yang kami lakukan adalah Sobo Kelurahan. Itu biasanya kami dengan mobil pajak keliling itu ke kantor-kantor kelurahan. Disana semua layanan pembayaran pajak dilayani. Warga tinggal datang ke kantor kelurahan. Tapi kok kami berpikir bisa lebih dalam lagi kami datangi.
MPM: Lalu lebih jauh lagi? Ke lingkup RW?
HP: Benar. Jadi memang warga ini ada saja yang mungkin jauh dengan kantor kelurahan. Kami mendatangi RW nya. Jadi mobil layanan pajak keliling ke Balai RW. Disini ternyata warga lebih banyak juga yang bisa terlayani. Artinya memang kalau dijemput mereka akan lebih dipermudah.
MPM: Nah yang ke perumahan ceritanya seperti apa pak? Mengapa menyasar perumahan?
HP: Ini yang terbaru kami lakukan. Sobo Perumahan. Kami menyasar perumahan-perumahan menengah keatas. Saat kami petakan memang ternyata di sana banyak WP belum bayar pajak, khususnya PBB (Pajak Bumi Bangunan). Disini satu rumah bisa dipungut Rp 500 ribu, ini lumayan untuk PAD.
MPM: Apa artinya WP menengah keatas juga susah membayar pajak PBB?
HP: Tidak juga. Tipikal orang perumahan mereka jarang keluar rumah. Atau malas mengurus. Tidak apa-apa makanya kami saja yang datang jemput bola. Istilahnya ya sobo perumahan itu. Kedepan akan kami petakan lagi perumahan-perumahan mana yang WP nya banyak belum bayar PBB.
MPM: Apa lagi strategi baru yang dilakukan Bapenda untuk memaksimalkan target PAD Kota Malang tahun ini?
HP: Kami membuat kebijakan klaster untuk pemungutan Pajak Makanan dan Minuman/ Pajak Resto. Klaster ini berdasarkan kawasannya. Yang sudah kami terapkan itu di Koridor Kayutangan. Namanya Klaster Kayutangan. Jadi disana sudah 100 persen bisnis resto terpasang e-tax.
MPM: Apakah disana saja? Apa bisa efektif?
HP: Justru akan lebih efektif. Karena selama ini kami melakukan pemasangan e-tax bersifat sporadis. Tidak fokus ke satu kawasan bisnis. Sehingga di satu kawasan ada yang terpasang ada yang tidak. Kedepan klaster akan kami perluas. Target kami di Dinoyo dan sepanjang Soehat (Soekarno-Hatta) akan kami jadikan klaster. (ica/udi)
BIO DATA
Nama : Dr. Handi Priyanto AP MSi
Jabatan : Kepala Bapenda Kota Malang
RIWAYAT PENDIDIKAN
- Alumni STPDN (Tahun 1998)
- S3 Ilmu Sosial Unmer Malang
RIWAYAT JABATAN
- Kepala Bapenda (sekarang)
- Plt Dirut Perumda Tugu Tirta (2024)
- Kepala Dishub Kota Malang (2019)
- Plt Kasatpol PP Kota Malang (2022)
