MALANG POSCO MEDIA, KOTA BATU – Wali Kota Batu, Nurochman dan Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto sebagai Paslon Kepala Daerah terpilih bakal dilantik oleh Presiden RI, Prabowo Subianto pada tanggal 6 Februari 2025. Dengan sisa waktu pelantikan yang singkat tersebut, Pemkot Batu menggelar Simposium Visi Misi Mbatu SAE 2025-2030 di Graha Pancasila Balai Kota Among Tani Batu, Jumat (24/1) pagi.
Simposium tersebut digelar sebagai langkah awal agar ada sinkronisasi program Nawa Bhakti Utama yang merupakan janji kampanye Cak Nur dan Mas Heli agar selaras dengan RPJMD Kota Batu 2025-20230. Simposium Visi Misi Mbatu SAE 2025-2030 dihadiri langsung oleh Cak Nur, Mas Helu, Pj Wali Kota Batu Aries Agung Paewai, Sekda Zadim Effisiensi, jajaran Kepala dan Sekretaris OPD Pemkot Batu.
Dalam paparannya, Cak Nur menyampaikan bahwa Simposium Visi Misi Mbatu SAE 2025-2030 menjadi langkah awal untuk menyatukan persepsi bersama jajaran pejabat Pemkot Batu (Kapala OPD.red) agar program yang telah ia usung bisa terealisasi dalam waktu lima tahun mendatang.
“Tanpa ada kerja sama dengan OPD, maka visi misi hingga Nawa Bhakti Utama mBatu SAE akan jauh panggang dari api. Terlebih kami yang berlatar belakang orang lokal memiliki beban sosial di masyarakat ketika apa yang telah kami janjian tidak bisa terealisasi,” ujar Cak Nur.
Untuk itu melalui Simposium Visi Misi Mbatu SAE 2025-2030 diharapkan menjadi landasan pikiran saat dirinya memimpin dan juga jajaran eksekutif di bawah untuk bisa direalisasikan kedepan. Sehingga program yang telah direncanakan menggunakan APBD bisa dilaksanakan dan dirasakan oleh masyarakat.
“Dalam Nawa Bhakti Utama mBatu SAE, kami memiliki 15 program untuk direalisasikan. Yang mana 15 program tersebut kami dapatkan dengan turun ke masyarakat dan melakukan riset secara langsung. Atau garis besarnya program-program tersebut merupakan potret dan isu strategis yang ada di Kota Batu,” beber Ketua DPC PKB ini.
Ia memaparkan untuk visi ‘Mbatu SAE’ sebagai landasan program memiliki akronim dari Madani, Berkelanjutan, Agrokreatif, Terpadu, Unggul, Sinergi, Akomodatif dan Ekologis.
Kemudian untuk misi terdapat 15 poin dalam Nawa Bhakti Utama. Diantaranya, peningkatan insentif bagi petugas pelayanan masyarakat dan pekerja lapangan, peningkatan insentif bagi pendidik, tenaga kependidikan, pendidikan keagamaan, dan hibah organisasi masyarakat. Selanjutnya mencetak 1000 sarjana per tahun. Serta pembangunan mall UMKM.
“Kami juga akan fokus pada pembangunan kawasan industri pengolahan sampah, penambahan bagi hasil kepada Pemerintah Desa hingga maksimal Rp 5 Milyar. Pengembangan smart and integrated farming dan pembangunan Spiritual Botanical Garden. Pembangunan sport center dan optimalisasi lapangan desa, pembangunan pos kesehatan desa dan pembangunan Batu Artpreneur dan pendirian SMK kesenian,” urainya.
Selain itu pihaknya juga akan menjalin sinergi dengan Pemdes dan Kelurahan. Pasalnya semua program tersebut pembangunan akan menyasar pada mereka sebagai upaya pengembangan daerah secara merata.
“Kemudian sektor pertanian juga jadi atensi kami. Meski sebagai kota wisata, namun masyarakat Kota Batu mayoritas bergerak di sektor pertanian. Sehingga nantinya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan harus bekerja keras agar produk pertanian Kota Batu semakin berkualitas dan berkualitas,” harapnya.
Dengan produk pertanian Kota Batu semakin berkualitas dan berkualitas maka petani akan memiliki daya saing dan mampu menjangkau pasar semakin luas. Terlebih banyak petani-petani Kota Batu yang telah mampu mengeskpor produk mereka.
“Sehingga sektor pertanian tidak terjadi trade off akibat pariwisata. Tapi sebaliknya akan saling membutuhkan. Ini tidak mudah dan harus kita carikan solusi melalui kebijakan yang memiliki multiplayer effect agar pertanian tetap bertahan. Terlepas dari adanya petani di Kota Batu yang sudah melakukan secara mandiri,” tegasnya.
Ditambahkan oleh Mas Heli, bahwa NH bakal membuka komunikasi dengan masyarakat Kota Batu secara langsung. Mereka bakal terbuka mendengar kelurahan masyarakat, baik melalui pemberitaan media massa, DM yang masuk dari media sosial hingga pesan melalui WhatsApp.
“Jadi HP kami on call dari masyarakat. Maka ketika ada pengaduan dari masyarakat kami minta OPD-OPD harus siap 24 jam. Apalagi Kota Batu hanya tiga kecamatan dan apa yang dikeluhkan masyarakat terkait dengan masalah pelayanan. Terlebih jika pengaduan sifatnya emergency, misal ada masyarakat sakit dan pelayanan terlalu lama ketika membutuhkan rujukan mohon hal seperti ini jadi perhatian,” terangnya.
Terakhir, Ketua DPC Gerindra Kota Batu ini meminta OPD di Pemkot Batu agar menghilangkan ego sektoral. Ia mendorong agar OPD harus saling ‘nyengkuyung bareng’ seperti yang telah dilakukan oleh warga Kota Batu selam ini. Sehingga dengan menghilangkan ego sektoral dan melakukan ‘nyengkuyung bareng’ maka program-program yang telah dicanangkan bisa dijalankan.
Sementara itu Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai menyampaikan bahwa dengan adanya Simposium Visi Misi Mbatu SAE 2025-2030 dalam masa transisi pemerintahan ini agar kerja-kerja dan program-program Kepala Daerah terpilih dapat gayung bersambut seperti yang diharapkan masyarakat.
“Wali Kota terpilih akan menjabat 5 tahun kedepan. Kesempatan ini adalah diskusi yang baik. Kita harap visi misi dan program Wali Kota terpilih bisa sinkron dan berkesinambungan dengan RPJMD kedepan,” harapnya.
Tentunya, lanjut dia, RPD harus disambungkan dengan RPJMD. Pasalnya tidak mungkin apa yang beliau sampaikan tidak bisa dilakukan oleh eksekutif. Suka tidak suka adalah bagian dari program dalam visi misi beliau yang sudah dibahas dan sudah diriset
“Dalam diskusi ini kita harapkan ada saran. Kita tahun bahwa untuk pelantikan kepala darah terpilih yang telah dirapatkan oleh Kemendagri, KPU hingga Bawaslu akan dilantik pada 6 Februari. Sehingga kegiatan ini akan jadi penguat dan sebagai bentuk persiapan pemerintah Kota Batu dalam 5 tahun kedepan,” paparnya.
Untuk itu Kepala Dinas Pendidikan Jatim ini berpesan agar OPD segera menyesuaikan diri dan program-programnya dalam RPJMD 2025-2030. Ini kebijakan pertama yang harus dilakukan Wali Kota terpilih.
“Kebijakan pertama yang harus dilakukan Wali Kota terpilih adalah penetapan Perda RPJMD paling lambat 6 bulan setelah dilantik. Saya optimis tahapan ini bisa dilalui baik dengan tim transisi dan harus fokus kepada tujuan yang disampaikan beliau. Apabila tidak ada kendala pekan pertama bulan Agustus selesai Perda RPJMD 2025-2030 bisa diselesaikan,” pungkasnya. (eri)
