MALANG POSCO MEDIA, KOTA BATU- Anggota DPRD Kota Batu, Sujono Djonet memperkirakan bahwa SiLPA pada APBD Kota Batu tahun 2023 tinggi. Pihaknya memperkirakan SiLPA tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya diatas Rp 200 miliar. “Kita rata-rata SiLPA setiap tahunnya di Kota Batu selalu tinggi diatas Rp 200 miliar. Tingginya SiLPA ini didapat dari beberapa program prioritas yang gagal dikerjakan,” ujar Djonet kepada Malang Posco Media, Senin (17/7) kemarin.
Menurutnya, tingginya SiLPA karena program prioritas tidak jalan akan menjadi preseden buruk bagi Pemkot Batu. Hal itu dikarenakan perencanaan yang lemah. “Kami melihat gagalnya program prioritas ini karena perencanaan yang lemah. Itu yang kami sorot dan terus sampaikan. Kami menilai bahwa selama ini perencanaan masih berjalan sendiri-sendiri atau parsial di tiap OPD. Sehingga banyak proyek prioritas gagal,” tegasnya.
Oleh karena itu Djonet meminta agar ada perencanaan secara kawasan atau dikerjakan secara terintegrasi antara dinas satu dengan yang lainnya. Dengan begitu dipastikan pembangunan yang telah direncanakan akan fokus dan berjalan. “Misalnya saja tahun ini, satu program prioritas yang gagal adalah pembangunan art center. Ini karena perencaan berjalan parsial. Untuk perencanaan ada di Disparta, kemudian pembangunan dikerjakan Dinas Perumahan, terkait sarpras jalan di DPUPR, dan terkait lalin ada di Dishub,” ungkapnya.
Melihat permasalahan itu, lanjut Djonet, seharusnya ada sinergi antar OPD tersebut untuk membuat perencanaan kawasan. Dengan begitu pembangunan atau program prioritas bisa difokuskan dalam satu wilayah dan berjalan maksimal. “Intinya adalah bagaimana membuat perencanaan kawasan agar program berjalan maksimal. Serta terpenting bisa dirasakan masyarakat,” paparnya.
Ia juga mencontohkan, seperti revitalisasi Alun-alun Batu harus dilakukan dengan perencanaan kawasan. Karena jika dilakukan terpisah program prioritas bakal gagal kembali. “Misal program prioritas revitalisasi Alun-alun harus digarap bersama perencanaannya. Mulai dari penataan parkir bertingkat oleh Dishub, PKL oleh Diskoperindag, pedestrian oleh DPUPR, taman oleh DLH dan pembangunannya oleh Dinas Perumahan. Semua OPD itu harus bersinergi serta ada penanggung jawab atau koordinator seperti Bappelitbangda,” tegasnya.
Dengan perencanaan kawasan tersebut, lanjut dia, maka pemerintah akan bisa membangun sebuah kota rencana sesuai impian. Yakni sebagai Kota Wisata yang ramah lingkungan, ramah pengguna jalan dan nyaman bagi warga dan wisatawan. (eri/udi)
