MALANG POSCO MEDIA, KOTA BATU – Pemerintah memastikan akan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen pada 2025. Tentu kebijakan ini memberatkan bagi pengelola wisata, salah satunya di Kota Wisata Batu. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jatim Park Group Rio Imam Sendjojo bahwa PNN 11 persen sudah memberatkan pengelola wisata. Apalagi naik menjadi 12 persen.
“Kenaikan PPN menjadi tantangan ya. Kemarin PPN 11 persen pun sudah menjadi berat ya, pasalnya kelihatan dari dampak ekonominya, dari buying power-nya mulai kelihatan turun. Apalagi ini 12 persen,” ujar Rio kepada Malang Posco Media.
Dengan kenaikan PPN tahun depan, pihaknya tidak mungkin menaikkan harga tiket dengan kondisi ekonomi masyarakat yang daya belinya masih rendah. Dikhawatirkan kenaikan PPN akan berdampak pada menurunnya jumlah kunjungan wisatawan. “Mau menaikkan tiket juga kadang-kadang enggak mungkin ya. Sehingga dengan kondisi ekonomi seperti ini enggak mungkin,” tegasnya.
Namun pihaknya mengusulkan dengan kenaikan PPN tersebut, pemerintah bisa memberikan subsidi kepada pengelola wisata. Salah satu subsidi untuk lembaga konservasi atau kebun binatang modern yang ada di Jatim Park 2. “Dalam satu bulan biaya operasional untuk Batu Secret Zoo Jatim Park 2 sekitar Rp 500 juta. Setidaknya untuk lembaga konservasi yang melestarikan binatang seperti Harimau Sumatera, Gajah, Tapir, satwa endemik Indonesia dan lainnya bisa mendapat subsidi,” ungkapnya.
Dia berharap, apabila kebijakan PPN 12 persen dibebankan kepada pihaknya, khususnya lembaga konservasi, Pemerintah bisa memberikan subsidi atau melibatkan perusahaan BUMN melalui Sponsorship atau Corporate Responbility Social (CSR) agar membantu keberlangsungan konservasi satwa yang ada.
“CSR itu paling penting yang saya kira ya. Jadi sebagai sponsorship, misal satwa Gajah Sumatera ini sponsorship dari Pertamina. Komodo bisa dari Bank BRI, ini misal. Sehingga sama-sama ada keterlibatannya untuk ikut melestarikan satwa endemik yang ada di Indonesia,” bebernya.
Sebelumnya disampaikan oleh Ketua PKBSI Dr. H. Rahmat Shah yang menekankan pentingnya kolaborasi dalam pelestarian satwa. Pasalnya satwa adalah makhluk ciptaan Tuhan yang tidak ternilai. Sehingga semua pihak harus berpesan serta dan menyadari bahwa Indonesia adalah negara terkaya kedua di dunia dalam hal flora dan fauna.
“Di Indonesia populasi flora dan fauna hampir mencapai 50 persen di seluruh dunia. Akan tetapi kesadaran terhadap pentingnya kekayaan ini masih kurang. Untuk itu lembaga konservasi yang tergabung dalam PKBSI bisa mejadi benteng terakhir untuk mencegah kepunahan dan melestarikan satwa, baik di habitat alami (in situ) maupun di luar habitat alami (ex situ),” ujar Rahmat Shah.
Rahmat menyebutkan keberhasilan PKBSI dalam pelestarian beberapa satwa langka sudah cukup luar biasa. Untuk itu PKBSI diharapkan bisa menjadi tonggak penting dalam memperkuat komitmen semua pihak untuk pelestarian satwa, sekaligus mendorong regulasi yang mendukung keberlanjutan lembaga konservasi di Indonesia.
Bahkan diungkap Rahmat bahwa lembaga konservasi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Ada 23.000 pekerja di sektor ini yang mengelola lebih dari 4.900 jenis satwa dan mampu menjadi tempat hiburan yang sehat dan edukatif. Lebih dari itu, lembaga konservasi juga menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar melalui peluang usaha, seperti kuliner, suvenir, dan jasa lainnya.
“Kami berharap pemerintah memberikan dukungan, misalnya melalui dana APBD atau mekanisme lain. Salah satu Pemprov yang telah memberikan pendanaan kepada lembaga konservasi di Indonesia adalah DKI Jakarta kepada Taman Margasatwa Ragunan untuk memenuhi kebutuhan pakan satwa. Ini bisa menjadi contoh bagi Pemda lainnya,” terangnya.(eri/lim)
