Malang Posco Media, SURABAYA – Adhy Karyono, Sekdaprov Jatim menyesalkan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait rencana penyelidikan dugaan indikasi korupsi atas dirinya. Sebab, jika masih penyelidikan mestinya tidak diumumkan kepada publik.
‘’Kalau memang penyelidikan, harusnya tidaka boleh diumumkan,’’ tandas Adhy Karyono kepada wartawan usai menghadiri acara pelantikan lima pejabat eselon II di Gedung Grahadi Surabaya, Jumat ( 29/9/2003).
Seperti diketahui Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menyebut, pemeriksaan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) Adhy Karyono Sekdaprov Jatim, telah diliumpahkan ke Direktorat Penyelidikan.
Tidak hanya Adhy Karyono saja. Tetapi LHKPN beberapa pejabat juga dilimpahkan ke Direktor Penyidik. Pelimpahan dilakukan terkait kejanggalan hasil klarifikasi LHKPN saat Adhy Karyono masih menjabat di Kementrian Sosial (Kemensos), saat masih dijabat Juliari Peter Batubara.
Dikatakan Adhy, dirinya belum diberitahu secara rinci terkait penyelidikan itu. Karena itu, dirinya tidak tahu secara detail apa yang dipermasalahkan KPK terkait LHKPN yang sudah dilaporkannya.
Padahal, lanjut Adhy, dirinya sudah melakukan klarifikasi ke KPK. Bahkan, hasil klarifikasinya sudah diupload di website resmi KPK. Bagaimana jika dipanggil KPK untuk diklarifikasi lagi?
“Tentu saya akan menepati jika dipanggil KPK. Sebagai warga negara yang baik saya akan menghormati apa yang dilakukan KPK. Termasuk jika dirinya diminta untuk melakukan klarifikasi kembali,’’ pungkas mantan Kepala Biro Perencanaan Kemensos (Kementrian Sosial) ini.
Sementara itu dari laman LHKPN-K PK menyebutkan, total kekayaaan Adhy Karyono yang dialporkan per 31 Desember 2022, sebagai Sekdaprov Jatim mencapai Rp 7.467.921.638. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan pelaporan di akhir tahun 2021 yang ‘hanya’ Rp 5.822.222.918, saat dirinya menjabat Staf ahli Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial di Kemensos.
Saat terakhir menjabat Karo Perencanaan Kemensos, harta kekayaan Adhy Karyono yang dilaporkan melalui LHKPN, 31 Desember 2018, jumlahnya Rp 5.708.977.697. Atau ada kenaikan Rp 1.758.943.941. (has)
