Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang 2 tahun 2023 Kabupaten Malang digelar Minggu (14/5) hari ini, tidak hanya melibatkan anggota TNI/Polri untuk pengamanan. Tapi Pemkab Malang juga melibatkan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Mereka tidak hanya memantau, tapi wajib melaporkan situasi dan kondisi selama Pilkades berlangsung.
“Nanti seluruh Kepala OPD diturunkan untuk memantau secara langsung pelaksanaan Pilkades. Satu desa satu kepala OPD,’’ ungkap Bupati Malang Drs H.M Sanusi.
Para kepala OPD ini dikatakan Bupati akan bertugas tidak hanya di desa, tapi mereka juga mobile ke TPS-TPS yang ada di desa tersebut.
“Jadi Kepala OPD ini tidak duduk manis. Tapi mereka mobile ke TPS-TPS, melihat secara langsung proses pemilihan. Mulai dari pencoblosan sampai dengan penghitungan suara. Para kepala OPD juga wajib membuat laporan, apapun kejadian yang ada di TPS-TPS,’’ katanya.
Sementara itu, Sanusi juga mengimbau kepada seluruh warga yang memiliki hak pilih dalam Pilkades Serentak gelombang ke 2 tahun 2023 tersebut untuk menyalurkan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani.
“Jangan tergiur janji. Tapi pilihlah kepala desa yang memiliki visi dan misi yang jelas, dan mendukung kemajuan pembangunan. Satu kali memilih, pilihan warga ini untuk enam tahun masa jabatan. Makanya harus dipilih dengan benar,’’ katanya.
Sedangkan kepada para calon, Sanusi mengatakan mengikuti Pilkades ini sesuai dengan aturan yang berlaku. Menang dan kalah merupakan hal biasa dalam kompetisi. Hal ini juga yang harus dimiliki para calon kepala desa.
“Mereka yang terpilih nanti harus menlanjankan tugasnya dengan baik. Bagi yang tidak perpilih harus menerima keputusan dengan lapang dada. Balon Kades yang tidak terpilih juga harus legowo,’’ urainya.
Sementara itu, Sanusi juga mengatakan untuk pelaksanaan Pilkades Minggu (14/5), pihaknya akan memantai langsung. Yaitu di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau. Dia akan melihat secara langsung proses pelaksanaan Pilkades di desa tersebut. (ira/bua/mpm)
