Oleh: Sugeng Winarno
Dosen Ilmu Komunikasi FISIP
Universitas Muhammadiyah Malang
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak segera digelar. Antusias sejumlah politisi partai politik dan masyarakat luas mulai terlihat. Sejumlah orang wajahnya terpampang di baliho dan spanduk di sudut-sudut jalan. Di antara mereka seperti sedang cek ombak, menjajaki kemungkinan ikut berkontestasi dalam ajang pencarian pemimpin daerah. Banyaknya orang yang ikut gabung (login) dalam Pilkada menjadikan pesta demokrasi ini berlangsung semarak.
Memilih atau dipilih, mencalonkan atau dicalonkan, dalam proses Pilkada adalah hak semua warga negara yang memenuhi syarat seperti diatur dalam Undang-undang Pemilu. Wajar jika dalam kontestasi Pilkada banyak orang antusias login pilkada. Di antara mereka ada yang berangkat lewat gerbong parpol, ada juga yang lewat jalur independen. Ada wajah-wajah baru, banyak juga wajah-wajah lama. Tak semua berlatarbelakang politisi. Ada yang pebisnis, ulama, influencer, seniman, dan profesi lain.
Sejatinya tak soal siapa dan apa latarbelakang sang calon. Yang utama mereka semua punya niat baik dan mulia. Mereka punya visi misi yang jelas demi kemajuan dan kemakmuran daerah yang diperjuangkannya. Ikut kontestasi Pilkada tak benar kalau hanya coba-coba. Hanya sekadar menguji keberuntungan. Atau berangkat dengan niat lain yang salah seperti demi melanggengkan bisnis, proyek, politik dinasti, dan niat keliru lainnya.
Bukan Coba-coba
Banyak orang tertarik login menjajal peluang menjadi kepala daerah. Tak sedikit di antara mereka yang coba-coba. Seperti tebak-tebak buah manggis. Padahal urusan memimpin sebuah daerah tentu bukan urusan yang mudah. Tak bisa urusan menyejahterahkan rakyat, pendidikan, kesehatan, perumahan, lapangan pekerjaan, sarana dan prasarana umum, dan urusan publik ditangani orang yang berangkatnya dengan coba-coba.
Beberapa alasan sejumlah orang mencoba peruntungan dalam Pilkada. Jabatan kepala daerah sering kali diiringi dengan status sosial yang tinggi dan prestise di mata masyarakat. Hal ini bisa meningkatkan popularitas dan reputasi seseorang di masyarakat. Jabatan ini juga sering diiringi fasilitas, tunjangan, dan kesempatan ekonomi yang baik. Meskipun tidak selalu demikian, ada calon yang tertarik karena potensi keuntungan finansial dan akses ke sumber daya daerah.
Tak jarang orang ingin menjadi pemimpin daerah karena memungkinkan seseorang membangun jaringan politik yang luas. Hal ini bisa berguna untuk karier politik masa depan atau untuk mengamankan dukungan dalam proyek-proyek lainnya. Bagi sejumlah orang, menjadi kepala daerah bisa jadi bagian dari tradisi keluarga. Orang-orang dari keluarga politisi sering kali terdorong mengikuti jejak keluarga mereka dan melanjutkan tradisi politik tersebut.
Tak semua orang yang login Pilkada berniat coba-coba. Ada calon yang memang berangkat dengan niat yang benar-benar ingin membawa perubahan positif dan memperbaiki kondisi daerahnya. Mereka melihat posisi ini sebagai peluang untuk mewujudkan visi dan misinya dalam pembangunan. Selain itu, masih ada yang didorong oleh motivasi ideologis atau keinginan untuk memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu, seperti kaum miskin, petani, atau komunitas tertentu.
Pemimpin Kompeten
Dari banyak baliho dan spanduk, serta iklan politik yang bermunculan di media massa dan media sosial (medsos) tak banyak yang menyatakan diri bahwa mereka kompeten. Tak banyak kandidat yang berani mengatakan bahwa dirinya punya kemampuan dan kompetensi sebagai pemimpin. Padahal kompetensi adalah hal penting yang harus dipunyai seorang pemimpin. Seperti dalam ungkapan bahwa serahkan segala sesuatu pada ahlinya. Serahkan pada mereka yang ahli dan punya kompetensi.
Seorang kepala daerah harus memiliki berbagai kompetensi untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan efektif. Seorang kepala daerah harus punya kompetensi dalam merumuskan dan mengkomunikasikan visi dan misi yang jelas untuk pembangunan daerah. Kemampuan untuk memotivasi dan menginspirasi masyarakat untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan juga penting.
Seorang pemimpin yang kompeten juga harus mampu merencanakan, mengorganisasikan, dan mengelola sumber daya secara efektif serta punya kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat. Kompetensi berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat, media, dan pemangku kepentingan lainnya, serta kemampuan bernegosiasi, berinovasi, beradaptasi dengan perubahan teknologi dan regulasi juga wajib dipunya.
Kompetensi yang tak kalah penting adalah kemampuan dan komitmen untuk menjalankan pemerintahan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Seorang pemimpin harus punya sikap tegas terhadap korupsi dan upaya aktif untuk mencegah dan memberantas praktik-praktik korupsi. Pemahaman tentang hukum dan regulasi yang relevan dengan pemerintahan daerah juga penting. Kemampuan menggunakan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik juga harus dikuasai.
Seorang pemimpin perlu punya kemampuan dalam memahami dan merespon kebutuhan serta aspirasi masyarakat, penyelesaian konflik yang efektif, dan pengelolaan situasi darurat seperti bencana alam atau krisis kesehatan dengan cepat dan efektif. Masih banyak lagi kompetensi yang harus dipunyai oleh seorang kepala daerah. Intinya, segala kompetensi yang dimiliki akan dapat membantu sang kepala daerah dalam menjalankan tugasnya dengan baik.
Kalau hanya urusan login Pilkada, tentu banyak orang bisa. Kalau hanya pasang foto di baliho dan spanduk gede-gede, tentu banyak juga yang mampu. Tetapi urusan menjadi pemimpin kepala daerah tak cukup hanya bermodal popularitas dan pencitraan semata. Dalam upaya menemukan pemimpin daerah yang kompeten, masyarakat tak boleh salah pilih. Mengetahui kompetensi, menguji, dan menelisik rekam jejak sang kandidat menjadi penting dilakukan.(*)
