SURABAYA – Peretasan website Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Jatim oleh hacker membuat Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jatim, geram. Karenanya, MAKI Jatim mendesak Gubernur Jatim mencopot Kadiskominfo Jatim dan Kabiro Administrasi Pimpinan (Adpim) Jatim.
‘’Ini konteksnya untuk menjaga marwah dan kehormatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” tandas Heru Satriyo, Ketua LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) MAKI Jatim kepada Malang Posco Media (MPM), Selasa siang,
Dikatakan dia, MAKI Jatim menganggap Kepala Dinas Kominfo Jatim, Sherlita Ratna Dewi Agustin gagal menjalankan tugasnya menjaga gerbang utama Pemprov Jatim. Kadis Kominfo gagal dalam mengawal proses pembangunan Pemprov Jatim dalam dunia media serta pemberitaan.
Kenyataan di atas, lanjut Heru, linier dengan pernyataan Sherlita sebagai Kadis Kominfo, pasca suksesnya peretasan yang dilakukan Hacker. Dia membenarkan berita peretasan tersebut dan masih dilakukan langkah evaluasi internal.
‘’Kami bereaksi keras atas pembenaran yang disampaikan Kadis Kominfo Jatim tanpa disertai bagaimana kontruksi kejadian sebenarnya sehingga hacker bisa melakukan peretasan dengan mudah ke jaringan Website Kominfo Jatim,’’ tukasnya.
Di sisi lain, isu liar dan penggiringan opini berkenaan rencana pemeriksaan dan pemanggilan KPK untuk Gubernur Jatim ditengarai MAKI semakin menunjukkan trend viral dan menguat. Seolah-olah situasi ini seakan tidak ada dukungan dari stake holder Pemprov Jatim untuk membendung isu- receh seperti itu.
“Mohon maaf, saya kategorikan receh karena mereka hanya menyampaikan opini dan isu negatif tanpa penjelasan komprehensif. Bagaimana sebenarnya konstruksi kronologis dan konstruksi hukum dalam kasus dana hibah tersebut,” papar Heru.
Seiring beberapa kejadian di atas tadi, kata Heru, MAKI Jatim juga minta Gubernur Jatim mencopot juga Kabiro Adpim Setdaprov Jatim, Pulung Chautsar secepatnya. Karena dianggap gagal dalam menjaga keharmonisan dunia jurnalistik dalam mengawal proses pembangunan Pemprov Jatim.
MAKI dengan tegas juga akan memblejeti pertanggung jawaban pengelolaan anggaran yang dikelola oleh Dinas Kominfo Jatim dan Biro Adpim Setdaprov Jatim.
“Lucu, anggaran Kominfo dan Biro Adpim ditambah malah kinerjanya semakin melempem dan tidak mempunyai dasar SOP (Standar Operasional Prosedur) yang jelas sama sekali,” pungkasnya.
Sementara itu dikonfirmasi terkait keinginan MAKI Jatim, Sekdaprov Jatim Adhy Karyono dan Kadis Kominfo Jatim Sherlita, tidak menjawab pertanyaan yang dikitim MPM. Pesan yang dikirim melalui fasilitas whatss app hanya centang biru saja. Tetapi tidak ada jawaban. (has)
