MALANG POSCO MEDIA- Pemda di Malang Raya mulai kencangkan ikat pinggang. Membatasi perjalanan dinas. Tujuannya agar tak boros anggaran.
Apalagi pemerintah pusat mulai bersikap tegas. Salah satunya, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan perjalanan dinas pegawai negeri sipil (PNS) terlalu banyak menyedot anggaran. Tahun 2022 lalu tercatat anggaran perjalanan dinas secara nasional
Rp 37 triliun. Karena itu rapat-rapat di luar daerah diarahkan dilakukan secara online saja.
Wali Kota Malang Drs H Sutiaji mengakui perjalanan dinas yang dilakukan selama ini sudah melalui pertimbangan khusus. Jika tidak penting tidak akan dilakukan perjalanan dinas ke luar daerah.
“Saya, apalagi kalau ke Jakarta. Kalau tidak penting saya tidak berangkat,” tegas Sutiaji saat dimintai tanggapan terkait imbauan pemerintah pusat mengurangi perjalanan dinas.
Ia menjelaskan perjalanan dinas berbasis analisa outcome. Perjalanan dinas ke luar daerah yang dilakukan harus membawa hasil atau memiliki dampak secara langsung kepada kesejahteraan masyarakat Kota Malang.
“Insya Allah kalau di kita itu sudah sangat relatif berkurang (intensitas perjalanan dinas berkurang),” pungkas Sutiaji.
Hal yang sama disampaikan Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika SE MM menanggapi hal yang sama. Ia mengatakan perjalanan dinas keluar daerah anggota DPRD Kota Malang menerapkan hal yang sama.
Made menegaskan saat pembahasan anggaran pun, alokasi perjalan dinas banyak yang sudah dikurangi. Baik di sisi eksekutif maupun legislatif.
“Saya tidak hafal besarannya berkurang berapa, yang jelas banyak kok yang kita pangkas. Nanti jika pembahasan PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) kita juga akan dalami lagi, yang tak penting jalan ke luar daerah tidak usah,” jelas Made.
Di Pemkot Batu juga begitu. Sekda Kota Batu Zadim Effisiensi akan menindaklanjuti atensi Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas. Pihaknya segera sosialisasikan instruksi tersebut kepada jajaran SKPD.
“Terkait usulan Menteri PANRB agar kegiatan pertemuan PNS dapat dilakukan daring atau online, kami segera tindaklanjuti dengan sosialisasi ke seluruh SKPD. Misalnya konsultasi ke pusat atau pemprov bisa dilakukan daring,” jelas Zadim kepada Malang Posco Media.
Pihaknya mendukung hal tersebut, pasalnya tidak saja menghemat anggaran. Tapi juga menghemat waktu yang lebih cepat.
“Dengan waktu yang lebih cepat secara tidak langsung, pemangku kebijakan bisa sesegera mungkin mengambil kebijakan selanjutnya. Berbeda ketika ada perjalan dinas, maka pemangku kebijakan masih butuh waktu perjalan,” bebernya.
Pemkab Malang juga ekstra ketat membatasi perjalanan dinas. Sudah
dilakukan sejak tahun lalu. “Kami sudah melakukan itu. Sejak tahun lalu, untuk pembatasan perjalanan dinas sudah dibatasi. Ini sebagai upaya efisiensi anggaran,’’ kata Wakil Bupati Malang Drs H Didik Gatot Subroto.
Pembatasan perjalanan dinas PNS ini ditambahkan orang nomor dua di Pemerintah Kabupaten Malang itu, juga selalu diingatkan oleh Bupati Malang HM Sanusi dalam setiap kesempatan.
“Artinya, jika memang ada kegiatan di pusat dan bisa dilakukan secara online lebih baik online. Tapi kalaupun tidak bisa, ya OPD tidak harus membawa rombongan. Jika cukup kepala dinas ya kepala dinas saja yang berangkat, tidak perlu rombongan, yang endingnya itu masuk dalam kategori pemborosan anggaran,’’ ungkapnya.
Pembatasan inipun juga akan selalu diingatkan Didik kepada OPD lainnya. Dia pun tak segan meminta OPD mengalihkan anggaran perjalanan dinas pada kegiatan mendukung pembangunan kebutuhan dasar. Yaitu infrastruktur, pendidikan ataupun kesehatan.
Disinggung berapa anggaran perjalanan dinas Pemkab Malang tahun 2022 lalu? Secara pasti Didik mengaku tidak tahu. Karena anggaran perjalanan dinas melekat di OPD masing-masing. Begitu juga tahun ini anggaran dinas melekat pada OPD masing-masing. (ica/eri/ira/van)
